Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengupayakan program peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas sembilan hektare di Kabupaten Manokwari dapat direalisasikan secara bertahap.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Papua Barat Jacob S Fonataba di Manokwari, Senin, mengatakan pemerintah daerah telah mengidentifikasi dan menginvetarisasi tanaman kelapa sawit yang telah berusia lebih dari 25 tahun guna diakomodasi dalam daftar program PSR.
Data tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, yang kemudian ditindaklanjuti melalui rekomendasi teknis untuk memperoleh bantuan dana PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Saat ini ada 2.021 hektare tanaman sawit rakyat yang di-replanting (peremajaan). Jadi peremajaan-nya secara bertahap," kata Jacob Fonataba.
Ia menuturkan program peremajaan kelapa sawit plasma seluas 2.021 hektare telah dimulai sejak 2019, dengan total dana yang diterima dari BPDPKS sebanyak Rp60 miliar.
Peremajaan bermaksud meningkatkan daya saing, produktivitas, pengembangan industri hilir berbasis perkebunan, sekaligus menambah pendapatan masyarakat khususnya petani sawit di Manokwari.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong pembinaan petani sawit plasma secara berkelanjutan melalui kelompok koperasi yang telah terbentuk.
"Penyiapan SDM petani sangat penting supaya mereka paham teknik peremajaan dan budidaya sawit. Jadi tidak hanya infrastruktur," ujar Fonataba.
Menurut dia, potensi kelapa sawit tidak hanya berada di Manokwari melainkan tersebar pada Kabupaten Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana yang dikategorikan penanaman baru.
Dengan demikian, program peremajaan tanaman kelapa sawit hanya difokuskan di Manokwari karena produktivitas mengalami penurunan drastis.
"Kalau kabupaten lain itu masih baru jadi belum masuk peremajaan," terang Jacob Fonataba.
Dia mengapresiasi atensi langsung dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menginstruksikan percepatan pembangunan pabrik kelapa sawit di Manokwari karena pabrik lama terbakar.
Pemerintah daerah berharap Kementerian Pertanian memfasilitasi kelengkapan berkas seperti luas lahan harus clean and clear serta data potensi bahan baku.
"Supaya pembangunan pabrik kelapa sawit dipercepat, jadi ada persyaratan teknis yang dilengkapi lewat aplikasi," tutur dia.
