Sorong (ANTARA) - DPR RI berharap pemerintah daerah (pemda) di enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya untuk memberdayakan pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Papua Barat Daya, Jumat, menjelaskan posisi dan kedudukan UMKM sangat strategis dan menjadi garda terdepan ketika kondisi ekonomi tidak pada posisi stabil.
"Posisi UMKM sangat strategis terhadap pertumbuhan ekonomi, maka kita berharap pemerintah daerah (pemda) di Papua Barat Daya perbanyak kegiatan pendampingan dan pemberdayaan supaya UMKM itu tumbuh maksimal," ujarnya.
Menurut dia, jumlah UMKM di Papua Barat Daya sangat besar namun belum tumbuh secara maksimal, sehingga perlu perhatian intensif dari pemda lewat program keberpihakan.
"Saya kasih contoh, salah satu UMKM di Sorong yang mengelola wedang jahe. Awalnya memang sulit berkembang karena terkendala dengan kapasitas, modal, dan fasilitas. Namun saya berikan stimulan, akhirnya kini sudah berkembang," ucap Rico Sia.
Oleh karena itu ia mengajak pemda mulai memberdayakan UMKM melalui pendampingan yang diikuti pemberian modal, fasilitas memadai. "Saya yakin pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota di provinsi ke-38 ini akan tumbuh pesat," ujar Rico Sia.
Ia mengakui tugas pemberdayaan UMKM ini bukan hanya tanggung jawab pemda. Karena itu sebagai anggota DPR RI, ia ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga untuk memberikan pelatihan peningkatan kapasitas.
"Saya sudah sering datang dan memberikan pelatihan, baik terhadap UMKM di bidang kuliner, perbengkelan, las, dan sebagainya. Itu bagian dari dukungan DPR RI bagaimana memberdayakan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dalam mengelola UMKM di Papua Barat Daya," katanya.
Rico pun menyatakan siap memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Barat Daya yang telah melakukan keberpihakan kepada UMKM melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Berdaya-Ekomas) yakni pemberian pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha. "Ini programnya bagus dan strategis," katanya.
Selain pemprov, satu dari enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya yakni Kabupaten Sorong pun telah memprogramkan pemberdayaan UMKM melalui pemberian modal tanpa bunga.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindakop) Kabupaten Sorong Marthen Pajala menyebutkan jumlah UMKM di kabupaten itu mencapai 6.375 unit pada 2023, terdiri dari 1.525 UMKM asli orang Papua dan 4.850 UMKM non-Papua.
Pihaknya melakukan pemberdayaan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan akuntansi, kewirausahaan dan manajemen UMKM, disamping bantuan modal.
Keberadaan UMKM ini, menurutnya, sangat strategis dan diperlukan untuk menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial.
"Saya atas nama pemda menyampaikan apresiasi kepada Komisi VII DPR RI yang telah memberikan perhatian kepada UMKM Kabupaten Sorong melalui berbagai pelatihan," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR RI harap pemda berdayakan UMKM guna perkuat ekonomi masyarakat
