Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penambahan dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) guna meningkatkan produktivitas tangkapan ikan dan mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi komoditas ikan.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Manokwari, Selasa, mengatakan usulan penambahan SPBN telah disetujui oleh pihak PT Pertamina (Persero) sehingga pemerintah daerah akan menyediakan lokasi pembangunan SPBN tersebut.
"Ada dua SPBN yang sudah kami usulkan. Satu SPBN di Manokwari, dan satu lagi terletak di Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan," kata Paulus Waterpauw.
Saat ini, kata dia, jumlah SPBN di Kabupaten Manokwari hanya satu untuk melayani ratusan nelayan dengan jarak tangkap ikan yang semakin jauh ratusan mil dari bibir pantai.
Kondisi tersebut mengakibatkan konsumsi BBM nelayan dalam satu kali operasional mengalami peningkatan yang kemudian berdampak signifikan terhadap harga jual ikan di pasaran.
"SPBN baru satu di Kelurahan Sanggeng yang juga melayani nelayan di sekitaran Manokwari," ujar Waterpauw.
Menurut dia dengan adanya penambahan SPBN, maka pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) berupaya mempercepat pendaftaran sertifikat elektronik pas kecil atau surat tanda kebangsaan kapal dengan berat kurang dari tujuh gross tonage (TG).
Kepemilikan sertifikat elektronik pas kecil bermaksud agar nelayan memiliki legalitas kepemilikan kapal, perizinan menjalankan aktivitas kelautan, dan memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada SPBN.
"Nelayan harus terdaftar dan punya kartu pas kecil, supaya bisa dapat BBM subsidi. Kartu itu mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran," ujar Waterpauw.
Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Comersial and Trading Regional Papua Maluku Edy Mangun menuturkan bahwa usulan penambahan SPBN bukan berasal dari Pertamina atau pengusaha sebagaimana pengoperasian SBPU.
Pertamina akan memproses penambahan SPBN apabila pemerintah daerah melalui instansi terkait telah menentukan lokasi, dan diharapkan operasional SPBN tersebut mendapat pengawasan ketat dari pemerintah daerah.
"Memang betul saat ini baru terdapat satu SPBN di Manokwari, sementara nelayan tersebar di banyak tempat apalagi nelayan terus bertambah dan sebarannya makin meluas," kata Edy.
Menurut dia minimnya ketersediaan SPBN menyulitkan nelayan dalam memperoleh pasokan BBM subsidi dengan harga murah dan terjangkau, oleh sebabnya penambahan SPBN merupakan kebutuhan prioritas.
Jumlah SPBN yang bertambah meminimalisasi potensi pelanggaran akibat monopoli distribusi BBM subsidi bagi nelayan untuk operasional penangkapan ikan sehari-hari.
"Kalau hanya satu SPBN, yah bisa saja potensi pelanggarannya besar karena mau kuasai sendiri," jelasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Rommy Sariu Tamawiwy mengatakan bahwa kendala utama pengendalian inflasi ikan segar di Manokwari karena belum tersedia infrastruktur pendukung seperti cold storage, belum optimalnya fungsi pelelangan ikan, dan faktor cuaca.
Komoditas ikan merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi Manokwari pada periode Agustus 2023.
"Inflasi juga disebabkan pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih ikan laut dibandingkan ikan budi daya air tawar," ujar Rommy Sariu Tamawiwy.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tingkatkan tangkapan, Papua Barat usul penambahan dua SPBN
