Wasior (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, mengupayakan penambahan jumlah stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) pada setiap distrik di kabupaten itu.
Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor di Wasior, Selasa, mengatakan penambahan jumlah SPBN memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar minyak sehingga operasional penangkapan ikan berjalan lancar.
Selain SPBN, pemerintah daerah juga berupaya mendirikan pabrik es untuk menjaga kualitas ikan hasil tangkapan para nelayan.
"Secara geografis, Wondama merupakan kabupaten bahari. Sebagian besar penduduk bermukim di kawasan pesisir dan kepulauan," kata Hendrik Mambor.
Menurut dia penyediaan SPBN dan pabrik es memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait.
Pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat terkait rencana pemberdayaan masyarakat nelayan dari penyediaan SPBN dan pabrik es.
"Selama ini kendala yang dihadapi nelayan hanya dua itu yaitu SPBN dan pabrik es," jelas dia.
Menurut Hendrik, Teluk Wondama memiliki potensi besar pada sektor perikanan dan kelautan tetapi belum dikelola secara maksimal untuk menambah pendapatan asli daerah.
Apabila rencana penambahan jumlah SPBN dan pabrik es direalisasikan, maka pengelolaan hasil laut mengalami peningkatan signifikan.
"Kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan itu sendiri juga semakin baik," ujar Hendrik.
Selama ini, kata dia, SPBN hanya satu dan terletak di Kota Wasior sementara nelayan tersebar pada sejumlah pulau dan wilayah pesisir.
Jarak tempuh yang jauh untuk memperoleh bahan bakar minyak menjadi kendala utama peningkatan produktivitas nelayan.
Di sisi lain, minimnya pabrik es mengakibatkan kualitas ikan hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan dan berdampak terhadap pendapatan.
“Jadi harus ada SPBN di setiap distrik karena uang yang dikeluarkan untuk peroleh BBM lebih besar dari kegiatan memancingnya," terang Hendrik.
Anggota DPRD Teluk Wondama Remran Sinadia mendukung rencana pemerintah kabupaten dalam menyediakan sarana prasarana bagi nelayan.
Menurut dia ketersediaan SPBN dan pabrik es membutuhkan intervensi anggaran dari kementerian/lembaga karena kemampuan fiskal Kabupaten Teluk Wondama terbatas.
"Kami sangat mendukung rencana dari pak bupati soal penyediaan akses bagi nelayan untuk peroleh BBM," kata Remran.
