Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memaparkan sejumlah program pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan dalam kurun waktu 2022 hingga 2023 guna mencapai kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut.
Hal itu diungkapkan Paulus Waterpauw saat upacara memperingati HUT ke-24 Provinsi Papua yang diselenggarakan di Manokwari, Kamis.
"Ada sejumlah kemajuan telah capai dari tahun ke tahun yang sangat membanggakan kita semua," kata Paulus Waterpauw.
Ia menjelaskan keberhasilan itu adalah kesuksesan pemerintah provinsi menyelenggarakan side even W-20 dan Y-20 yang menghasilkan rumusan Pesan Manokwari tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, kesetaraan gender, dan inklusivitas dalam kebhinekaan.
Kemudian keberhasilan mengendalikan laju inflasi tahun 2022 yang kemudian memperoleh penghargaan berupa tambahan insentif daerah dari pemerintah pusat.
"Papua Barat juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM atas upaya mendorong masyarakat mendaftarkan hak kekayaan intelektual," ucap Paulus.
Selain itu, kata dia, Pemprov Papua Barat dan Pemkab Raja Ampat meraih penghargaan Global Gold Blue Park dari Marine Conservation Institute tahun 2022 terkait capaian pengelolaan kawasan konservasi perairan terbaik di dunia.
Dalam tahun yang sama, Papua Barat meraih penghargaan dari Jamsostek tahun 2022 karena telah memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja informal.
Ia melanjutkan keberhasilan yang sudah dicapai lainnya yaitu penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang memperoleh penghargaan dari Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian.
Keikutsertaan Papua Barat pada Annual Meeting Governor Climate and Forest Task Force (Gugus Tugas Para Gubernur untuk Iklim dan Perlindungan Hutan Tropis) pada Februari 2023 di Mexico.
"Tahun 2023 BPKP memberikan penghargaan terkait peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) level 3," tutur dia.
Gubernur menuturkan bahwa Papua Barat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) tahun 2023 melalui pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat dan memperoleh penghargaan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Tahun yang sama Papua Barat berhasil meraih penghargaan atas kinerja pembinaan bagi seluruh badan usaha milik daerah (BUMD).
"Perlu diketahui bersama, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Papua Barat mengalami peningkatan dari 62,99 pada 2017 menjadi 65,89 pada 2022 dengan rata-rata peningkatan per tahun 0,84 persen.
Gubernur mengatakan berbagai upaya dan kerja keras yang sudah dilakukan berdampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Papua Barat sebanyak 7.038 jiwa yaitu dari 221.136 jiwa pada Februari 2022 menjadi 214.098 jiwa pada Februari 2023.
Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi bersama tujuh kabupaten di Papua Barat fokus mengatasi masalah balita gagal tumbuh akibat kekurangan gizi atau stunting.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM) Dinas Kesehatan, ada 544 dari 2.659 balita stunting telah dinyatakan sembuh dengan tingkat keberhasilan 20,46 persen.
"Sehingga angka prevalensi stunting Papua Barat saat ini turun menjadi 15,53 persen pada September 2023," ujarnya.
Ia melanjutkan keberhasilan lainnya yaitu merumuskan 21 peraturan daerah khusus (perdasus) dan peraturan daerah provinsi (perdasi) sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 Tahun 2021.
Perumusan produk hukum daerah tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
"21 rancangan perdasus dan perdasi yang sudah ditetapkan adalah amanat undang-undang," jelas Waterpauw.
Untuk infrastruktur, kata dia, terdapat sembilan proyek yang sementara diselesaikan yaitu perpanjangan landasan pacu Bandara Rendani Manokwari, pembangunan jalan lingkar luar Manokwari, dan pembangunan pasar sentral modern Sanggeng.
Selanjutnya revitalisasi ruang terbuka publik Lapangan Borarsi Manokwari, perbaikan gelanggang olahraga dan lapangan Sanggeng, dan pengaktifan balai latihan kerja.
"Pembangunan yang sudah dilakukan bermaksud meningkatkan daya saing daerah. Indeks daya saing Papua Barat naik 1,87 persen menjadi 2,92 tahun 2022," kata Waterpauw.
Ia menilai Papua Barat berhasil menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) tahun 2023 karena menghasilkan enam kesepakatan yang disebut Pesan Manokwari.
Rapat itu diikuti gubernur dan delegasi dari sembilan provinsi desentralisasi asimetris yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
