Manokwari (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat menyebut dana hibah penyelenggaraan Pilkada 2024 yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) Papua Barat belum disepakati.
Kepala Kesbangpol Papua Barat Thamrin Payapo di Manokwari, Jumat, mengatakan pembahasan tahap pertama soal dana hibah pilkada sudah diselenggarakan beberapa waktu lalu.
"Hanya saja nilainya belum ketemu jadi belum ada kesepakatan," kata Thamrin Payapo.
Dia menjelaskan dana hibah pilkada yang diusulkan oleh KPU Papua Barat sebanyak Rp210 miliar, namun kemampuan finansial pemerintah daerah hanya Rp190 miliar.
Dana hibah tersebut sudah dilakukan rasionalisasi secara internal KPU, sehingga mengalami penurunan dari usulan sebelumnya yakni Rp285 miliar.
"Kalau KPU sudah sepakat dengan nilai yang pemerintah ajukan, maka tunggu pak gubernur yang putuskan," tutur Thamrin.
Menurut dia bilamana pemerintah provinsi dan KPU sudah sepakat, maka ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Setelah itu, kata dia, pemerintah provinsi segera merealisasikan 40 persen dari dana hibah penyelenggaraan pilkada sebelum akhir tahun 2023.
"Kami pemerintah siap tapi nilainya harus disepakati sesuai kemampuan keuangan daerah dulu," ucap Thamrin Payapo.
Ia melanjutkan pemerintah provinsi juga sementara menghitung kebutuhan dana pengamanan Pemilu 2024 yang diproyeksi mencapai Rp70 miliar.
Kemudian, dana hibah pengawasan yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat lebih kurang Rp90 miliar.
Menurut Thamrin, pelaksanaan pemilu serentak bermaksud agar anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih efisien.
Misalnya pemerintah kabupaten mengakomodasi kebutuhan tempat pemungutan suara (TPS), sedangkan pemerintah provinsi menanggung honor petugas adhoc pemilu.
"Papua Barat siap mendanai Pemilu Serentak 2024. Bapak gubernur sudah sampaikan ke Mendagri," ucap dia.
Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya menjelaskan pihaknya telah melakukan rapat internal bersama KPU kabupaten se-Papua Barat guna membahas kebutuhan pemilu.
Keputusan rapat nantinya dipaparkan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang kemudian diputuskan dalam rapat sharing anggaran Pemilu Serentak 2024.
