Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendapatkan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi halal sebagai upaya mendukung pengembangan UMKM di wilayah tersebut.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad di Sorong, Selasa, menjelaskan kebijakan ini penting diambil dan direalisasikan sebab ada keluhan dari para pelaku UMKM terkait kebutuhan optimalisasi produk UMKM.
"Kondisi ini memang sudah seharusnya untuk difasilitasi pemerintah sehingga pelaku UMKM ini bisa lebih optimal berkembangnya," kata Pj Gubernur Papua Barat Daya.
Dia pun telah menginstruksikan Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya untuk melihat dan mendata kebutuhan seluruh pelaku UMKM supaya nantinya dapat difasilitasi kebutuhan mereka agar tercipta optimalisasi produk UMKM.
"Jadi saya sudah perintahkan supaya melihat kebutuhan apa saja yang nantinya kita bisa bantu mereka," kata dia.
Selain izin BPOM dan sertifikasi halal, kata dia, kemasan produk UMKM pun pemerintah akan bantu fasilitasi. Sebab, kemasan yang baik dan menarik dapat memberikan nilai tambah pada produk UMKM, sehingga dapat memikat konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar.
"Karena mereka mengeluh soal belum bisa masukan produk UMKM di swalayan sehingga ini perlu kita bantu melalui kegiatan pelatihan nanti," ujar dia.
Pemenuhan kebutuhan UMKM ini, perlu dilakukan agar para pelaku UMKM sudah tidak lagi terbebani dengan hal itu, dan mereka lebih fokus untuk berbisnis demi peningkatan ekonomi keluarga.
Upaya konkret lain dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah mencetuskan program pengembangan perekonomian pemuda (Papeda) melalui pinjaman lunak di bank hingga Rp10 juta.
"Ini merupakan kebijakan pemerintah supaya anak muda yang ingin berwirausaha bisa dengan gampang mendapatkan modal usaha," ucap dia.
