Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua bersama TNI-Polri dan instansi terkait menyatakan komitmennya untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara demokratis serta berlangsung aman dan damai.
Kendati demikian, pemerintah daerah, penyelenggara pilkada, dan TNI-Polri tidak serta merta bisa sendirian mewujudkan pilkada di Papua berjalan aman dan tertib.
Peran masyarakat juga dibutuhkan untuk bersama-sama menciptakan pilkada yang berkualitas demi menghasilkan pemimpin daerah yang amanah dan absah.
Untuk mewujudkannya, elemen masyarakat perlu ambil bagian ikut mengawasi seluruh tahapan, agar Pilkada 2024 di Papua bisa berjalan sesuai aturan.
Pilkada Papua yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 diprediksi memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan Pemilihan Umum 2024 pada Februari lalu. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah bersama dengan pihak keamanan. Koordinasi yang kuat antarpihak ini untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang muncul.
Seperti pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang banyak menuai sorotan publik, mengingat pada hari pencoblosan, 14 Februari 2024, sebanyak 1.297 TPS di wilayah Papua batal melakukan pemungutan suara.
Ada berbagai faktor penyebabnya, antara lain, pengaruh cuaca, keamanan, ancaman konflik horisontal, hingga adanya gangguan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Untuk mengantisipasi berbagai persoalan tersebut maka Kepolisian Daerah (Polda) Papua telah meminta bantuan Mabes Polri untuk menugaskan Brimob Nusantara guna membantu pelaksanaan pilkada di Papua.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan Brimob Nusantara itu akan disiagakan di beberapa wilayah guna mempermudah pergeseran dan mobilitas personel bila sampai terjadi gangguan keamanan.
Meski belum diketahui jumlah personel Brimob Nusantara yang akan ikut diterjunkan untuk mengamankan pilkada di Papua, penambahan personel tersebut tentu akan membantu mengamankan setiap tahapan pilkada di Papua agar bisa berjalan lancar.
Hingga kini persiapan terus dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan terjadi gangguan keamanan. Selain menyiapkan personel, Polda Papua juga intens melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama agar mereka ikut berperan mencegah terjadinya gangguan.
"Kami harap seluruh masyarakat tidak mudah terpancing rumor yang disebarkan kelompok yang tidak bertanggung jawab," kata Kapolda Papua.
Dalam upaya menciptakan pilkada damai di Papua, kepolisian daerah setempat juga menggelar tablig akbar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pendinginan suasana menjelang pesta demokrasi lokal tersebut.
Dalam kesempatan itu Polda Papua juga mengajak seluruh warga senantiasa menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif sehingga tahapan demi tahapan pilkada berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan.
Pilkada, sebagai instrumen demokrasi guna mendapatkan pemimpin daerah yang absah, memang selalu diwarnai perbedaan pilihan. Kendati demikian, perbedaan pemilihan ini tidak boleh merenggangkan ikatan sosial, apalagi sampai memecah persatuan.
Kapolda mengakui bahwa wilayah Papua menjadi barometer provinsi terjauh dari Ibu Kota yang membutuhkan perhatian lebih spesifik bila dilihat dari sisi kondisi geografis dan kerawanan kamtibmas. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk mengantisipasi kerawanan kamtibmas tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua saat ini telah membentuk Tim Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang dikhususkan untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam pilkada mendatang.
Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-Undang ASN sudah diatur dengan jelas mengenai larangan ASN terlibat dalam tim pemenangan calon. Hal ini wajib menjadi perhatian ASN maupun para pejabat bupati/wali kota di Provinsi Papua.
Ihwal netralitas ASN dalam pilkada juga sudah ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Oleh karena itu, ASN harus mematuhi aturan main tersebut demi mewujudkan Pilkada 2024 di Papua dapat berlangsung adil, aman, dan lancar.
Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun mengingatkan ASN dan pejabat daerah setempat yang mencalonkan diri pada Pilkada 2024 agar mengundurkan diri.
Kemudian kepada seluruh aparat lintas sektor, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dapat memberikan dukungan demi mendapatkan kepala daerah terbaik dan legitimate.
"Kami juga mengingatkan kepada calon kandidat yang akan maju pada Pilkada 2024 tetap menjaga keamanan di Papua serta menerapkan etika dengan tidak saling menjatuhkan," katanya.
Langkah yang sama untuk mewujudkan tahapan pilkada 2024 berjalan aman juga diambil oleh Pemerintah Kota Jayapura.
Kota Jayapura, sebagai Ibu Kota Papua, diprediksi bakal mendapat sorotan lebih besar pada Pilwakot dan Pilgub Papua 2024.
Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait mengatakan pihaknya segera melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 150 CCTV yang tersebar di Distrik Jayapura Utara hingga ke Distrik Heram dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di daerah ini untuk mendukung keamanan menjelang pilkada.
Keamanan menjelang pesta demokrasi di Kota Jayapura harus menjadi fokus baik dari Pemerintah maupun aparat keamanan serta pemangku kepentingan.
"Kami ingin semua tahapan hingga proses perhitungan suara nanti dapat berjalan baik. Itulah alasannya, mengapa kami terus melakukan koordinasi dengan pihak keamanan," katanya.
Setelah tahapan penetapan bakal calon Wali Kota -Wakil Wali Kota Jayapura dan calon Gubernur-Wakil Gubernur Papua, pihaknya berkonsentrasi dalam pemetaan wilayah yang dinilai rawan, bekerja sama dengan Polresta Jayapura Kota dan Kodim 1701/Jayapura.
Semua upaya yang dilakukan tersebut demi mewujudkan pilkada di Papua dapat berjalan lancar, aman, dan damai. Lebih dari itu, pilkada ini mampu menghasilkan pemimpin yang mampu membawa masa depan rakyat Papua lebih sejahtera.
