Sorong (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya (Disdik PBD) memperkuat sumber daya manusia (SDM) guru sekolah pendidikan khusus atau sekolah luar biasa (SLB) guna menata kelembagaan dan manajemen di sekolah pendidikan khusus tersebut.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademik Komunitas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan PBD, Yulius Sefaniwi di Sorong, Selasa, menjelaskan pembinaan dan manajemen sekolah pendidikan khusus merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah luar biasa.
"Jadi fokus kami adalah pembinaan kepada para guru sekolah luar biasa supaya mereka mampu menata kelembagaan dan manajemen di sekolah terkait dengan data pokok pendidikan (dapodik) peserta didik, menata fasilitas sekolah," katanya..
Dia menyebutkan, SLB di Provinsi Papua Barat Daya terdapat dua sekolah sehingga fokus pembinaan yang mengarah kepada peningkatan SDM guru SLB pun terpusat pada dua sekolah itu.
"Urusan tentang SLB kewenangannya ada pada Provinsi Papua Barat Daya sehingga bagian ini mendapatkan respon dari dinas pendidikan provinsi dalam hal penguatan kapasitas bagaimana menata sekolah luar biasa itu menjadi lebih baik ke depan," ujar dia.
Pelatihan dan pembinaan guru SLB ini, sudah menjadi kewajiban untuk kemudian diperhatikan secara baik dan maksimal. Sebab, selama ini SLB yang ada ini kurang mendapatkan sentuhan perhatian dari pemerintah.
"Padahal SLB ini ada di tengah kota tapi kondisinya sangat memprihatinkan, selama ini bantuan dana Otsus lebih kepada pendidikan ekslusif, sementara pendidikan inklusif seperti SLB tidak pernah diperhatikan dengan baik," katanya lagi.
Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya adalah memberikan perhatian yang lebih optimal kepada SLB melalui berbagai pelatihan ketrampilan dan peningkatan kapasitas guru.
Selain itu, pihaknya pun akan terus berupaya untuk menyediakan fasilitas pendukung kepada SLB supaya pendidikan di SLB ini tumbuh dan berkembang secara optimal dan berkualitas.
"Tapi sebelum mengarah ke sana kami harus mendorong adanya regulasi peraturan khusus (perdasus), karena provinsi ini baru sehingga regulasi pendukung memang perlu digodok untuk mendukung kebijakan ke depan," kata dia.
Tak hanya itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya pun akan melakukan kajian dan pendataan kepada anak-anak ber-kebutuhan khusus di enam kabupaten kota untuk di masukan di dalam SLB dengan melibatkan tenaga ahli.
"Jika di setiap kabupaten ada dua atau tiga anak berkebutuhan khusus akan kami kelompokan kemudian membuka kelas inklusif, dan juga tentunya akan diikuti dengan perekrutan guru," jelas dia.
Penguatan kapasitas guru ini, kata dia mengarah kepada satu tujuan yakni pemerataan kualitas pendidikan sehingga kualitas pendidikan SLB tidak kalah saing dengan sekolah lain pada umumnya.
