Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat belanja APBN di Provinsi Papua Barat periode Januari-Juli 2024 terealisasi sebanyak Rp7,75 triliun dari total pagu Rp17,38 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Papua Barat, Kamis, mengatakan belanja APBN terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp2,75 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp4,99 triliun.
"Belanja negara di wilayah Papua Barat sudah terserap 44,58 persen dari total alokasi tahun 2024," katanya.
Ia menjelaskan bahwa serapan belanja kementerian/lembaga meliputi komponen belanja pegawai Rp1,03 triliun atau 62,28 persen (pagu Rp1,65 triliun) dan belanja barang Rp1,17 triliun atau 43,36 persen (pagu Rp2,71 triliun).
Kemudian, belanja modal Rp546,98 miliar atau 32,87 persen (pagu Rp1,66 triliun), belanja bantuan sosial Rp0,27 miliar atau 50,80 persen (pagu Rp0,53 miliar), dan belanja lainnya Rp0,12 miliar atau 0,48 persen (pagu Rp24,66 miliar).
"Total pagu belanja kementerian/lembaga Rp6,05 triliun dan sudah terserap 45,48 persen," ujarnya.
Ia melanjutkan penyaluran TKD ke Papua Barat meliputi dana bagi hasil Rp1,58 triliun (pagu Rp3,21 triliun), dana alokasi umum Rp2,36 triliun (pagu Rp4,32 triliun), dan dana transfer khusus Rp389,41 miliar (pagu Rp1,33 triliun).
Berikutnya, dana otonomi khusus terealisasi Rp272,47 miliar (pagu Rp1,75 triliun), dana desa tersalur Rp374,75 miliar (pagu Rp681,14 miliar), serta dana insentif fiskal R7,21 miliar (pagu Rp14,41 miliar).
"Dana transfer khusus meliputi dana alokasi khusus fisik terserap Rp144,47 miliar, dan dana alokasi khusus non fisik Rp244,94 miliar," jelas Purwadhi.
Dari sisi persentase, kata dia, penyaluran dana bagi hasil mencapai 49,32 persen, dana alokasi umum 54,71 persen, serta dana transfer khusus sebanyak 29,07 persen.
Selanjutnya, penyaluran dana otonomi khusus terealisasi 15,55 persen, penyaluran dana desa sebesar 55,02 persen, dan dana insentif fiskal terserap sebanyak 50 persen.
"Kinerja penyaluran TKD Papua Barat sampai 31 Juli 2024 sebesar 44,10 persen dari pagu Rp11,32 triliun," ucap Purwadhi Adhiputranto.
