Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya pada Januari-Juli 2024 mencapai Rp5,23 triliun dari total pagu Rp11,53 triliun.
Serapan belanja APBN tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga sebanyak Rp1,54 triliun, dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp3,69 triliun.
"Sampai dengan 31 Juli 2024, belanja APBN sudah terserap sebanyak 45,40 persen," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Papua Barat, Minggu.
Belanja kementerian/lembaga kata dia, terdiri dari belanja pegawai sebanyak Rp701,51 miliar, belanja barang Rp615,08 miliar, belanja modal Rp223,93 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp4,43 miliar.
Realisasi belanja pegawai mencapai 69,54 persen (pagu Rp1 triliun lebih), belanja barang 41,21 persen (pagu Rp1,49 triliun), belanja modal 37,95 persen (pagu Rp590,03 miliar, dan bantuan sosial 65,50 persen (pagu Rp6,77 miliar).
"Total serapan belanja kementerian/lembaga di Papua Barat Daya sudah 49,86 persen dari pagu Rp3,09 triliun," ucap Purwadhi.
Selanjutnya, kata dia, penyaluran TKD ke Papua Barat Daya meliputi dana bagi hasil (DBH) Rp245,53 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp2,12 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp92,97 miliar.
Kemudian, penyaluran DAK nonfisik sebanyak Rp264,10 miliar, dana otonomi khusus (otsus) Rp597,68 miliar, dana desa Rp357,32 miliar, serta dana insentif fiskal Rp12,80 miliar.
"Penyaluran TKD Papua Barat Daya dari Januari sampai 31 Juli 2024 sebesar 43,76 persen dari total pagu Rp8,43 triliun," ujar Purwadhi.
