Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menangani persoalan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di wilayah itu.
Penjabat Wali Kota Sorong Bernhard Rondonuwu di Sorong Kamis menjelaskan, kolaborasi ini sangat penting untuk bersama menangani persoalan penyebaran HIV/AIDS, sehingga masyarakat bisa terhindar dari penyakit tersebut.
"Saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran khususnya Dinas Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera merencanakan program penanganan lanjutan," jelas Pj Wali Kota Bernhard.
Menurut dia, kolaborasi lintas dinas dan yayasan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan HIV/AIDS, sebagai langkah konkret mengoptimalkan penanganan yang komprehensif dan inklusif terhadap kasus ini.
Selain dinas dan yayasan, katanya, partisipasi dari seluruh kepala distrik di Kota Sorong pun perlu dilibatkan supaya sosialisasi masif tentang dampak HIV/AID dan pola hidup sehat kepada masyarakat masif dilakukan di tingkat distrik.
"Ini tanggung jawab kita bersama, dan pemerintah tetap mendukung penuh terhadap program ini, termasuk perencanaan anggaran khusus untuk tahun 2025. Anggaran tersebut akan digunakan untuk program penanganan dan pencegahan HIV/AIDS secara berkelanjutan," ujar Bernhard.
Upaya konkret yang dilakukan Pemerintah Kota Sorong adalah melakukan rapat koordinasi untuk memperkuat koordinasi sekaligus membahas langkah strategi mitigasi terhadap kasus HIV/AIDS pada 23 Oktober 2024 bersama dinas teknis dan yayasan swasta.
Koordinator Implementing Unit Yayasan Sorong Sehati, Imelda Halauwet berharap adanya kolaborasi dan sinergi baik pemerintah, layanan kesehatan, dan komunitas yang ada untuk bersama melakukan penanggulangan terhadap kasus HIV/AIDS.
"Tentunya kolaborasi ini sangat penting sebagai bentuk tanggap darurat terhadap strategi mitigasi cepat atas kasus HIV/AIDS di Kota Sorong," ujarnya.
Dia mengatakan pula, berdasarkan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) 2013, HIV /AIDS di Kota Sorong sebesar 2,3 persen.
"Ini otomatis angka yang cukup besar dan Papua berada pada nomor urutan ke tiga setelah Jawa Barat dan DKI. Kita memang cukup tinggi kasusnya," katanya.
Upaya konkret yang telah dilakukan melalui pelatihan kepada para pendamping untuk melakukan penanganan kasus HIV/AIDS.
Kemudian upaya konkret lain yang telah tertuang di dalam program pendukung pendampingan terhadap orang dengan HIV melalui dukungan sosial, kemudian mengajak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan.
"Bahkan kami mencari mereka yang sudah melakukan pengobatan tapi putus dengan berbagai alasan, kemudian kami ajak kembali untuk mendapatkan akses layanan kesehatan," katanya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, katanya lagi, jumlah orang dengan kasus HIV sebanyak 10, dan ini sudah masuk kategori situasi tanggap darurat di Kota Sorong yang segera mendapatkan penanganan intensif.
