Timika, Papua Tengah (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya menegaskan seluruh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua akan dikelola masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA).
"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua, semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," katanya di Gedung Eme Neme Yauware Timika Provinsi Papua Tengah, Senin.
Hal itu dimaksudkan agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Ia menjelaskan, pengelolaan SPPG di masing-masing wilayah akan diserahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemuda Adat, yang sebagian besar merupakan masyarakat lulusan SMP hingga SMA yang selama ini belum mendapatkan pekerjaan.
"Pengelolanya ini adalah Satgas Pemuda Adat, lembaga adat ini kan kuat ya, itu yang kita percayakan, umurnya mungkin masih lulusan SMP, SMA, tetapi itu kita percayakan untuk mengatur logistik, jadi sekitar 50 orang -per SPPG)-" ujarnya.
Menurutnya, pelibatan masyarakat adat akan lebih efektif untuk MBG yang lebih tepat sasaran, sekaligus mengedukasi masyarakat Papua yang selama ini masih resisten dan kurang menerima program prioritas Presiden tersebut.
"Nah, anak-anak Papua itu sendiri dilatih, dibina, dan mereka yang masak, yang kasih makan juga mereka, karena saya mau supaya masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, jadi pusat akan buka lahan, masing-masing daerah buka, baru sayur-sayurnya nanti mamak-mamak antar ke BGN," katanya.
Ia juga mengemukakan, selera makanan masyarakat Papua tentu berbeda dengan Jawa, sehingga pemanfaatan bahan-bahan lokal sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program MBG.
"Badan Gizi Nasional membangunkan dapur, menentukan nilai gizinya, dinas pendidikan berkoordinasi menentukan lokasi-lokasinya, masyarakat kita yang bikin dapur, jadi yang masak itu mama-mama kita sendiri, yang bagi untuk anak-anak juga masyarakat kita sendiri," ucapnya.
Menurutnya, jika seluruh masyarakat saling bergotong royong, maka dalam waktu cepat program MBG di Papua akan segera dimulai.
"Kalau anak-anak itu makan makanan yang bergizi di sekolah, mereka menjadi pintar, sehat, bertanggung jawab, sehingga Indonesia Emas itu bisa terwujud. Kemenhan dan BGN, kami akan terus berkoordinasi, jadi segeralah masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Adat, misalnya, tentukan di mana dapurnya," tuturnya.
Sebelumnya, BGN menyatakan akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program MBG guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup enam juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.
"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Stafsus Menhan tegaskan seluruh SPPG di Papua dikelola warga lokal
