Papua Barat siapkan regulasi kompensasi 10 persen hasil produksi migas

Manokwari (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Barat menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan kebijakan Participating Interest atau kompensasi pengelolaan 10 persen dari hasil produksi minyak dan gas bumi (migas).

Kepala Dinas ESDM Papua Barat Samy Djunire Saiba di Manokwari, Rabu, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan rapat teknis dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil migas terbesar.

"Kami sudah siapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan akhir Maret ini kami rapat dengan Pemkab Bintuni mantapkan lagi sebelum didorong ke pemerintah pusat," kata Samy.

Baca Juga: Hiswana Migas usul penambahan dua SPBN di Manokwari

Menurut dia, implementasi kebijakan untuk kompensasi 10 persen pengelolaan terhadap hasil produksi migas yang dieksplorasi oleh perusahaan seperti Genting Oil dan BP Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, akan menambah pendapatan asli daerah.

Rencana penerapan kebijakan itu juga mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADMET) Andang Bachtiar saat bertemu Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari.

"Sekjen ADMET sarankan supaya segera melegitimasi fee 10 persen dari hasil produksi migas, karena selama ini belum dilakukan," kata Samy.

Baca Juga: Papua Barat bahas kerangka kerja implementasikan Perda RUED

Selain menyelesaikan regulasi, kata dia, Gubernur Papua Barat dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM guna merealisasikan kebijakan kompensasi 10 persen dari hasil produksi komoditas migas.

Kompensasi 10 persen itu bukan bagian dari komponen dana bagi hasil (DBH) migas yang dialokasikan pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten di Papua Barat, sehingga perlu dipersiapkan secara matang.

"Makanya, pemerintah provinsi juga perlu petunjuk teknis dari pemerintah pusat," ujar Samy.