Pemerintah Manokwari tanggung iuran JKN untuk 21.000 orang

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat pada tahun ini sudah menanggung iuran untuk 21.000 orang warganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Manokwari dr. Dwi Sulistyono Yudo di Manokwari, Senin, mengatakan jumlah penerima bantuan iuran (PBI) bersifat dinamis dan dipastikan akan terus bertambah hingga Desember 2025.

“Data PBI bergerak dinamis, per Maret 2025 totalnya 21.000 warga atau 11 persen dari jumlah penduduk Manokwari sudah menjadi tanggungan Pemkab Manokwari melalui APBD,” ujarnya.

Ia mengatakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Pemkab Manokwari, jumlah peserta PBI masih bisa bertambah hingga 7.000 orang hingga Desember 2025.

Pemkab Manokwari masih membuka peluang untuk membiayai warga yang belum menjadi peserta JKN, namun khusus warga yang memiliki KTP Manokwari.

Bagi warga yang ingin menjadi peserta PBI, saat membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung menghubungi admin BPJS Kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit.

Nantinya admin tersebut akan menghubungi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Disdukcapil untuk melakukan pendaftaran menjadi peserta JKN.

“Setelah dilakukan pendataan dan NIK di Manokwari maka tinggal aktifkan saja, tidak hitungan hari, hanya hitungan jam sudah bisa aktif sebagai peserta JKN,” ujarnya.

Ia mengatakan komitmen Pemkab Manokwari terhadap JKN sudah tidak diragukan karena Bupati Manokwari sudah dua tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Kementerian dan Wakil Presiden karena capaian Universal Health Coverage (UHC).

“Kalau masalah komitmen Pemkab Manokwari, kami sudah tidak perlu menjelaskan lebih panjang lagi karena buktinya sudah berbicara,” ujarnya.

Bupati Manokwari Hermus Indou menyatakan meski ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, komitmen pemerintah untuk JKN tidak berubah.

Pemkab Manokwari memastikan program pendidikan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Manokwari akan berjalan normal seperti yang diharapkan.

“Iuran warga yang ditanggung pemerintah juga tidak berkurang, justru kita upayakan untuk cakupan peserta lebih ditingkatkan,” katanya.

Ia mengatakan untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan membicarakan bagaimana cakupan kepesertaan yang dibiayai Pemkab Manokwari.

Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari dapat terlindungi dengan didaftarkan sebagai peserta JKN.

Pemberian PBI JKN sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis

“Hari ini kita melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan dan sudah terpetakan apa yang menjadi pekerjaan rumah kita, apa tanggung jawab pemerintah daerah dan akan segera kita tindak lanjuti,” katanya.