Pemprov-MUI perkuat sinergi hadapi dinamika pembangunan di Papua Barat

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani (kedua dari kiri) saat menghadiri rapat pengurus MUI Papua Barat yang diselenggarakan di Manokwari, Minggu malam. ANTARA/Fransiskus Salu Weking.

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat guna menghadapi dinamika dan tantangan dalam pembangunan di daerah tersebut.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani saat rapat kerja MUI di Manokwari Minggu malam mengatakan, pemerintah provinsi berkomitmen mendukung pelaksanaan program pembinaan kehidupan beragama.

Pemerintah provinsi selalu membuka ruang dialog kerja sama dengan MUI untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat sekaligus merealisasikan masyarakat yang semakin religius dan sejahtera.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan MUI sangat penting menghadapi tantangan pembangunan, serta memperkuat nilai keagamaan," kata Lakotani.

Menurut dia, keberadaan MUI Papua Barat memiliki peran yang sangat strategis untuk memberikan bimbingan bagi seluruh umat Islam di tengah kompleksitas kehidupan sosial bermasyarakat.

MUI sebagai lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Muslim telah menunjukan eksistensi melaksanakan tausiyah, fatwah, dan nasihat kepada pemerintah maupun masyarakat.

"MUI punya peran strategis menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama di seluruh wilayah Papua Barat," ucap wakil gubernur.

Dia berharap agar penyelenggaraan rapat pengurus dapat menghasilkan ide dan gagasan inovatif yang mendukung keberlangsungan MUI sebagai pembimbing umat dan mitra pemerintah daerah.

Keterlibatan MUI berdampak positif terhadap upaya pemerintah daerah dalam melestarikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan umat beragama di tujuh kabupaten se-Papua Barat.

"Semoga pembangunan semua sektor di wilayah Papua Barat semakin lebih baik," kata Lakotani.

Ketua MUI Papua Barat Ahmad Nausrau menjelaskan, salah satu isu yang dibahas dalam rapat pengurus yaitu pergantian ketua setelah dirinya resmi menjadi wakil gubernur Papua Barat Daya.

Dalam waktu dekat MUI Papua Barat akan menggelar rapat dengan MUI Pusat untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua hingga masa bakti pengurus periode 2021-2026 berakhir.

"Masa kepengurusan berakhir pada November 2026, jadi harus ditunjuk Plt ketua sampai musyawarah daerah -musda- tahun depan," ucap Nausrau.