Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis (Satgas MBG) guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut sekaligus mencegah kasus keracunan.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat, mengatakan pembentukan satgas merupakan upaya pemerintah daerah mendukung optimalisasi program dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kami sudah bentuk satgas tingkat provinsi. Meskipun kasus yang terjadi di Papua Barat tidak terlalu menonjol, tapi tetap jadi perhatian," kata Lakotani.
Pemerintah provinsi, kata dia, telah berkoordinasi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari untuk mengumpulkan seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal tersebut memudahkan pemerintah provinsi mengevaluasi penerapan standar operasi pada setiap SPPG di wilayah Papua Barat, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi para pengelola.
"Kami juga memfasilitasi saran dari sejumlah pihak kepada para mitra pelaksana MBG agar programnya berjalan tanpa ada masalah," ucap Lakotani.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat dr Alwan Rimosan menjelaskan, relawan SPPG nantinya akan mengikuti pelatihan Pelataran Sehat yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS).
Pemerintah provinsi juga sementara merampungkan validasi data penerimaan manfaat MBG baik yang berstatus peserta didik, maupun bukan peserta didik agar standar pelayanan gizi terpenuhi secara merata.
"Sekarang kami masih tunggu mekanisme penerbitan SLHS," ucap Alwan.
Dia menyebut bahwa Satgas MBG Provinsi Papua Barat diketuai oleh Wakil Gubernur Mohamad Lakotani dan Asisten II Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Werinussa dengan anggota sejumlah instansi.
"Anggotanya itu kami dari dinas kesehatan, BPOM Manokwari, dan beberapa instansi yang berkaitan," ucap Alwan.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Barat menyelenggarakan pelatihan bagi 987 penjamah makanan atau relawan MBG dari 20 dapur SPPG di Manokwari, dua dapur SPPG di Manokwari Selatan, dan dua dapur SPPG di Teluk Wondama.
Kepala BGN Regional Papua Barat Erika Vionita Werinussa menyebut, pelatihan terus berlanjut hingga menyasar seluruh dapur SPPG di dua kabupaten lainnya yaitu Kaimana dan Fakfak, terkecuali Pegunungan Arfak karena belum melaksanakan Program MBG.
Jumlah penerima manfaat MBG di Manokwari kurang lebih 34.098 orang, Teluk Wondama sekitar 5.000 orang, Teluk Bintuni 5.000 orang, Fakfak 6.000 orang, Kaimana 12.000 orang, dan Manokwari Selatan 6.000 orang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Papua Barat bentuk Satgas MBG cegah kasus keracunan
