Pemkab Teluk Bintuni lindungi 15 ribu pekerja rentan OAP dengan Jamsostek

Teluk Bintuni (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat merealisasikan perlindungan sosial bagi 15 ribu pekerja rentan khusus orang asli Papua (OAP) melalui Program Jamsostek tahun 2025.

Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy di Teluk Bintuni, Rabu, mengatakan pekerja rentan yang mendapat perlindungan sosial meliputi pedagang, petani, nelayan, jasa ojek, dan lainnya.

"Kebijakan afirmasi ini kami prioritaskan untuk pekerja rentan bukan penerima upah OAP," kata Yohanis saat perayaan HUT ke-22 Kabupaten Teluk Bintuni.

Menurut dia, pemerintah kabupaten terlebih dahulu mempelajari regulasi teknis penyelenggaraan Jamsostek, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Jumlah pekerja rentan yang diikutsertakan dalam program Jamsostek 2025 dengan pembiayaan ditanggung pemerintah daerah, tentu mengacu pada hasil pendataan dari instansi teknis.

"Program ini kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga meluncurkan kartu Bintuni Smart untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diselaraskan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak agar keberlanjutan program pembangunan dalam berbagai aspek dapat terlaksana dengan maksimal.

"Mari sama-sama dukung pembangunan secara holistik dan inklusif menuju Bintuni yang sehat, religius, andal, dan inovatif," katanya.

Kepala Badan Penyelenggara Jamsostek Cabang Manokwari Gery Dame Malelak menyebut pemerintah daerah bertanggung jawab memberi perlindungan bagi pekerja formal maupun informal.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Barat Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Barat Nomor 2 Tahun 2022.

"Pemerintah provinsi juga menerbitkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 35 Tahun 2023 untuk penyelenggaraan Jamsostek," kata Gery.