Akademisi Unipa minta Pemda optimalkan ekstensifikasi pertanian

Manokwari (ANTARA) - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua (Unipa) Manokwari, Papua Barat Rully N. Wurarah mengungkapkan, pemerintah daerah perlu optimalkan kebijakan belanja untuk fokus pada ekstensifikasi pertanian.

“Kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo sekarang ini berbeda dengan Presiden Joko Widodo, sehingga pemda di Papua Barat khususnya juga perlu mengubah kebijakan belanja daerah,” kata Rully di Manokwari, Minggu.

Ia mengatakan, era Presiden Joko Widodo, pemerintah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur. Namun, pada masa pemerintahan Prabowo saat ini, pemerintah fokus pada ketahanan pangan atau ketahanan energi.

Perubahan kebijakan tersebut harus disikapi oleh pemda dengan mengubah anggaran belanja daerah untuk tidak lagi fokus pada pembuatan infrastruktur melainkan perluasan lahan pertanian.

Ia mengatakan, ekstensifikasi pertanian, peternakan dan perikanan juga memiliki kaitan erat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kalau diperhatikan program MBG ini manfaatnya banyak, secara ekonomi, berarti pemerintah sudah membuat pasar baru karena MBG membutuhkan banyak produk pertanian, peternakan, perikanan,” ujarnya.

Dengan penerapan program MBG, maka pemerintah bisa menyerap surplus produk hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang selama ini susah terserap di pasar.

Secara ekonomi, program tersebut menjadi solusi dibanding program-program subsidi yang selama ini diberikan oleh pemerintah tetapi justru tidak mampu menyerap surplus.

Selain itu, program tersebut mendorong penurunan gini rasio atau ketimpangan pendapatan masyarakat karena yang terlibat pada pertanian, peternakan dan perikanan lebih banyak masyarakat kelas menengah bawah.

“Jika ketahanan pangan berhasil, maka semakin banyak masyarakat merasakan manfaatnya, aktifitas ekonomi meningkat sehingga gini rasio bisa semakin kecil,” ujarnya.

Namun, untuk mencapai ketahanan pangan membutuhkan proses yang tidak instan dan membutuhkan waktu lebih lama.

Di awal kebijakan tersebut, pemda harus mempunyai strategi untuk memastikan kemampuan atau kapasitas pertanian, peternakan, dan perikanan bisa meningkat.

“Memang pemda banyak kaget karena ada kebijakan efisiensi anggaran. Namun, jika mampu menerapkan program ini, dan tercipta ketahanan pangan 2-3 tahun ke depan, akan sangat berdampak pada kemakmuran masyarakat,” katanya.