Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengatakan butuh kerja lintas sektor dan kolaborasi erat antara TNI-Polri, pemerintah daerah, serta dukungan mitra internasional guna menangani kasus malaria di Papua, yang menyumbang hampir 90 persen kasus nasional.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Plt Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kemenkes, Murti Utami mengatakan meskipun sebagian besar wilayah Indonesia telah mencapai eliminasi malaria, Papua masih menjadi tantangan utama. Dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, 407 diantaranya elah dinyatakan bebas malaria.
Untuk itu, pihaknya mengundang para gubernur dari Tanah Papua, serta pemangku kepentingan lintas sektor dan mitra internasional untuk bergabung dalam Forum Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA).
“Malaria ini tidak bisa dilakukan oleh sektor kesehatan sendiri. Kita tahu, kita adalah negara subtropis, kita lihat peran pemerintah daerah sangat penting di dalam pengembangan wilayah,” ujarnya.
Dalam Forum APLMA yang berlangsung pada 16–17 Juni 2025, katanya, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencapai eliminasi malaria nasional pada tahun 2030. Komitmen ini ditunjukkan melalui kehadiran Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang kini menjadi Penasihat Khusus untuk Isu Malaria di kawasan Asia Pasifik.
Murti menjelaskan bahwa para ahli menekankan eliminasi malaria tidak sekadar berarti membasmi nyamuk, melainkan memutus siklus penularan dengan mengobati manusia yang terinfeksi.
“Langkah intervensi yang dilakukan, antara lain skrining massal, pengobatan dan pengendalian vektor dengan melibatkan sektor lingkungan hidup. Kolaborasi dengan TNI-Polri juga digencarkan, mengingat medan geografis Papua yang menantang,” katanya.
Dengan sinergi multisektor dan kerja kolektif, pemerintah berharap Papua tidak lagi menjadi episentrum malaria, tetapi menjadi contoh keberhasilan eliminasi penyakit menular di kawasan Asia Pasifik.
CEO Asia-Pacific Leaders Malaria Alliance, Dr Shartak mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis karena mencerminkan seluruh spektrum tantangan malaria, dari wilayah yang sudah bebas hingga episentrum penyakit.
“Indonesia adalah negara yang mencerminkan seluruh spektrum eliminasi malaria, mulai dari wilayah yang telah sepenuhnya bebas malaria dan kini fokus pada pencegahan penularan ulang, hingga 90 persen kasus malaria nasional yang terkonsentrasi di 14 kabupaten di Papua,” kata Shartak.
Dia juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dan regional, mulai dari komitmen politik hingga pendanaan yang memadai, untuk mempercepat eliminasi malaria.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: RI kuatkan kolaborasi tangani episentrum malaria di Papua
