Manokwari (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari siap untuk memberi pendampingan setiap pembangunan proyek strategis yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Kepala Kejari Manokwari Teguh Suhendro di Manokwari, Kamis, mengatakan, pendampingan perlu dilakukan agar proyek-proyek strategis yang dilaksanakan di Manokwari bisa berjalan tepat waktu, tepat sasaran, tepat anggaran, serta tidak terjadi kebocoran dana.
“Kita siap dampingi, baik diminta maupun tidak. Tapi biasanya kita menunggu permintaan pendampingan agar tidak ada kesan terpaksa. Ini bagian dari pengamanan pembangunan strategis,” kata Teguh pada sosialisasi hukum Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada pemda di Manokwari, Kamis (26/6/2025).
Ia mengatakan, sebagai aparat penegak hukum, pihaknya perlu membangun kesadaran hukum di kalangan aparatur pemerintah baik kepada OPD, kepala bidang hingga bendahara.
Tumbuhnya kesadaran hukum pada aparatur pemerintah dapat menghindarkan mereka dari pelanggaran-pelanggaran hukum.
Apalagi proyek strategis, baik skala nasional maupun daerah, merupakan bagian dari prioritas pembangunan pemerintah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.
“Kejari Mimika siap melakukan pendampingan terhadap proyek strategis tanpa dipungut biaya. Pendampingan tersebut bisa dilakukan atas permintaan maupun inisiatif Kejaksaan, selama tidak ada unsur paksaan,” katanya.
Kasi Intel] Kejari Manokwari Jefri Tolokende menambahkan, sosialisasi PPS bertujuan mengantisipasi potensi ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional dalam proyek pembangunan.
Kejaksaan harus mampu melakukan inventarisasi, pemetaan, dan analisa terhadap proyek-proyek strategis untuk mendeteksi dan mencegah gangguan yang bisa timbul.
Ia menjelaskan, proyek strategis dapat dibiayai dari APBN, APBD, maupun investasi swasta. Kriteria proyek strategis meliputi kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), memiliki manfaat ekonomi, pertahanan-keamanan, serta nilai investasi yang besar dan berdampak terhadap pertumbuhan daerah.
Plt Sekretaris Daerah Manokwari Harjanto Ombesampu menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, hukum adalah merupakan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan, sehingga melalui sosialisasi tersebut maka Kejari berupaya meningkatkan kesadaran hukum ASN agar dapat mencegah pelanggaran.
Ia berharap, sosialisasi ini tidak hanya menjadi ajang edukasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi dan berbagi pengalaman demi menciptakan strategi efektif dalam menangani persoalan hukum di daerah.
