Manokwari (ANTARA) - Rektor Universitas Papua (Unipa) Dr Hugo Warami mengatakan konsep pendidikan gratis harus memprioritaskan mutu dan kualitas, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan sosial.
Konsep tersebut tidak hanya memperluas akses terhadap pendidikan, melainkan akan melahirkan sumber daya manusia Papua yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing secara global.
"Fenomena yang terjadi, karena pendidikan gratis itu asal tuntas (tamat) tanpa perhatikan mutu dan kualitas," kata Hugo saat ditemui awak media di Manokwari, Papua Barat, Rabu.
Dia menyarankan pemerintah daerah di Papua Barat terlebih dahulu melakukan pembahasan menyeluruh terkait konsep pendidikan gratis melibatkan pemangku kepentingan bidang pendidikan.
Konsep itu nantinya diakomodasi melalui peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada) sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di setiap sekolah.
"Supaya jelas tanggung jawab dari masing-masing pihak, dan kapan mulai diselenggarakan. Regulasi hukumnya harus ada," ujar Hugo.
Menurut dia produk hukum dimaksud mencantumkan secara eksplisit item-item bebas biaya, jenjang pendidikan yang menerapkan konsep gratis, dukungan anggaran untuk sekolah dan lainnya.
Unipa sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi negeri di Tanah Papua senantiasa mendukung kebijakan pendidikan gratis dengan menyiapkan sumber daya tenaga guru yang profesional.
"Unipa siap bertanggung jawab menyediakan tenaga guru untuk didistribusikan ke setiap sekolah," katanya.
Hugo berharap pemerintah daerah berkomitmen menyelenggarakan konsep pendidikan gratis yang berkualitas, sebagai solusi mengatasi permasalahan angka putus sekolah dan buta aksara.
Pemerintah daerah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala setelah program pendidikan gratis di tujuh kabupaten se-Papua Barat resmi bergulir.
"Komitmen pemerintah daerah diperlukan, jangan hanya slogan saja. Sasaran sekolah gratis itu apakah SD, SMP atau SMA, itu kewenangan pemerintah," jelas Hugo.
