MRPB siapkan surat penarikan 13 unit kendaraan dari mantan pejabat

Manokwari (ANTARA) - Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Ferdinand Pihiwi mengatakan pihaknya telah menyiapkan surat penarikan aset kendaraan dinas sebanyak 13 unit dari mantan pejabat.

Hal itu sesuai arahan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup provinsi, guna mencegah permasalahan hukum.

"Kendaraan yang tercatat ada 13 unit, dan kami sudah siapkan surat untuk dilayangkan kepada pemegang kendaraan itu," kata Ferdinand seusai apel gabungan di Manokwari, Senin.

Dia menjelaskan bahwa belasan kendaraan dinas tersebut digunakan sejumlah anggota MRPB yang menjabat beberapa tahun silam, namun belum dikembalikan hingga saat ini.

Sekretariat berharap surat penarikan kendaraan dinas yang diterbitkan segera direspon oleh pihak-pihak terkait, karena telah melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

"Kami pernah layangkan surat penarikan kendaraan, tapi tidak direspon. Sekarang kalau mereka tidak respon, kami lapor ke gubernur," jelasnya.

Menurut dia strategi yang dilakukan untuk mencegah permasalahan serupa terjadi di masa mendatang yaitu, penandatangan nota kesepakatan penggunaan kendaraan sesuai masa jabatan.

Nota kesepakatan itu nantinya diikuti dengan surat penegasan dari Gubernur Papua Barat, sehingga anggota maupun aparatur sipil negara yang bertugas di lingkup MRPB semakin patuh.

"Kami sudah siapkan konsep MoU dan ditandatangani saat penyerahan kendaraan. Ketika masa pengabdian berakhir, kendaraan dinas juga dikembalikan," ujar Ferdinand.

Saat ini, kata dia, hanya satu unit kendaraan dinas yang digunakan Ketua MRPB periode 2023-2028 Judson Ferdinandus Waprak untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional.

"Untuk MRPB periode 2023-2028 hanya satu kendaraan dinas pengadaan dari Setda Papua Barat," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan penertiban penggunaan kendaraan dinas.

Penertiban penggunaan kendaraan dinas harus rampung satu bulan ke depan, dan hasilnya akan didistribusikan kepada beberapa pejabat eselon yang belum memiliki kendaraan operasional.

"Saya kemarin mengakhiri jabatan periode pertama, saya kembalikan semua kendaraan dinas," tegas Dominggus.