Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Papua Barat Daya (PBD) menegaskan komitmennya untuk melibatkan masyarakat adat dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam, khususnya hutan dan laut, sebagai strategi penting dalam menjaga ekosistem yang menjadi penopang hidup masyarakat lokal.
Gubernur PBD Elisa Kambu, di Sorong, Selasa, menjelaskan peran masyarakat adat sangat krusial karena mereka merupakan penjaga wilayah adat secara turun-temurun.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat adat adalah mitra utama dalam menjaga hutan dan laut dari ancaman kerusakan,” ujarnya.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas adat ini akan difokuskan pada penguatan kelembagaan adat, pelatihan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, serta peningkatan pengawasan partisipatif di kawasan konservasi.
Pemprov PBD juga menggandeng sejumlah LSM lingkungan, akademisi, dan lembaga donor internasional, untuk mendukung program berbasis kearifan lokal ini. Tujuannya memastikan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya berjalan selaras dengan pelestarian alam.
“Melindungi hutan dan laut bukan hanya soal konservasi, tapi juga soal keberlanjutan ekonomi masyarakat adat yang hidup dari alam,” katanya.
Dia mengatakan Papua Barat Daya merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia, terutama di kawasan Kepala Burung Papua. Hutan tropis dan perairan lautnya menyimpan ribuan spesies flora dan fauna yang bernilai ekologis dan ekonomis tinggi.
Dengan melibatkan masyarakat adat, dia berharap dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi generasi mendatang.
"Pasti kita akan hadir lewat kebijakan strategis. Melalui perangkat yang ada kita ingin mengajak dan berdiskusi dengan masyarakat berbagai hal menyangkut potensi hutan," ucapnya.
Pemprov PBD pun telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan masyarakat adat sebagai bagian dari komitmen untuk bersama masyarakat menjaga dan sekaligus melindungi hutan.
"Kita sudah tandatangan perjanjian itu dan kita akan hadir melalui kebijakan," ucapnya.
Pada dasarnya, kata dia, pemerintah berkewajiban untuk mendorong perlindungan dan sekaligus mengatur hak-hak masyarakat adat.
Jika, katanya, kemudian ada investasi yang masuk ke Papua Barat Daya, pihaknya harus memastikan bahwa investasi itu berdampak positif bagi masyarakat adat.
"Yang paling utama adalah investasi boleh hadir tapi harus memperhatikan keberlanjutan dan ikut bertanggung jawab untuk menjaga hutan secara baik," katanya.
