Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp4,5 miliar untuk membiayai iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi lebih dari 18.000 pekerja sektor informal atau bukan penerima upah (BPU).
Wakil Bupati Manokwari Mugiyono di Manokwari, Selasa, mengatakan gelontoran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Manokwari dalam melindungi tenaga kerja.
"Meskipun ada efisiensi anggaran, kami tetap konsisten melindungi para pekerja. Tahun ini jumlahnya lebih dari 18 ribu pekerja informal yang kita biayai," kata Mugiyono di sela mengikuti tahapan presentasi dan wawancara dalam rangka Paritrana Award 2025 BPJS Ketenagakerjaan.
Ia mengatakan pada 2023, Pemkab Manokwari membiayai lebih dari 21.000 pekerja BPU, namun jumlah itu sempat menurun menjadi 15 ribuan pekerja pada tahun 2024.
Demi menjaga komitmen melindungi tenaga kerja, tahun ini Pemkab Manokwari meningkatkan anggaran menjadi Rp4,5 miliar, sehingga dapat melindungi lebih dari 18.000 pekerja.
Ia berharap bantuan iuran pekerja informal tidak hanya dilakukan oleh Pemkab Manokwari saja, melainkan Forum Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), pelaku usaha, dan koperasi desa dapat turut mendanai program ini secara berkelanjutan.
“Sinergi multi pihak sangat penting. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha dan komunitas lokal punya peran strategis,” tambahnya.
Pemkab Manokwari juga terus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk kepada kelompok rentan, seperti Orang Asli Papua (OAP). Akademisi dan tenaga teknis turut dilibatkan dalam proses evaluasi dan pemetaan sasaran secara tepat.
Mugiyono menyatakan Kabupaten Manokwari siap untuk menjadi percontohan nasional jika model jaminan sosial ketenagakerjaan dari Papua Barat dianggap layak direplikasi.
“Kami punya data, sistem, dan semangat untuk melindungi rakyat,” tegasnya.
Paritrana Award merupakan penghargaan nasional dari pemerintah pusat kepada daerah dan pelaku usaha yang dinilai berhasil menerapkan program perlindungan ketenagakerjaan secara optimal. Tahun ini, Manokwari masuk dalam nominasi tingkat Provinsi Papua Barat.
