Penerimaan negara triwulan II KPP Manokwari capai Rp169,18 miliar

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari mencatat realisasi penerimaan negara pada triwulan II 2025 mencapai Rp169,18 miliar atau 14,26 persen dari target tahunan Rp1,18 triliun.

Kepala KPP Pratama Manokwari Mohamad Marulli di Manokwari, Papua Barat, Kamis, mengatakan kinerja penerimaan negara dari sektor pajak masih menghadapi tantangan yang sangat signifikan.

"Kami tetap optimis mengejar target yang sudah ditetapkan pada semester kedua tahun ini," kata Marulli.

Dia merinci penerimaan negara terbesar disumbang oleh pajak penghasilan nonminyak dan gas bumi (PPh non migas) sebanyak Rp76,59 miliar atau 20,06 persen dari target Rp381,90 miliar.

Adapun komponen PPh nonmigas yang memberikan andil signifikan meliputi, PPh Pasal 21 Rp31,30 miliar, PPh Pasal 25/29 Badan Rp15,47 miliar, PPh Final Rp13,94 miliar, dan lainnya.

"PPh Pasal 21 umumnya disumbang oleh sektor aparatur pemerintah, BUMN, dan swasta dari gaji, tunjangan, honorarium, dan lainnya," ujar Marulli.

Selanjutnya, kata dia, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terealisasi Rp56,13 miliar atau setara 7,03 persen dari target Rp798,71 miliar.

Komponen PPN dalam negeri menyumbang sebagian besar penerimaan yaitu Rp45,93 miliar, namun kinerja PPN impor justru meningkat kurang lebih 2.800 persen dari target yang relatif kecil.

"Adanya lonjakan PPN Impor dan pajak lainnya, terutama komponen deposit pajak yang menunjukkan kepatuhan dan pelaporan terus membaik," kata Marulli.

Dia menyebut pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) belum memberikan kontribusi signifikan terhadap keseluruhan penerimaan pajak triwulan II 2025.

Realisasi PBB dan BPHTB Rp103,3 juta atau hanya 1,7 persen dari target sebanyak Rp6 miliar, sehingga perlu adanya pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lainnya.

"Supaya kepatuhan sukarela wajib pajak itu terus mengalami peningkatan. Kalau realisasi pajak lainnya Rp36,35 miliar," jelas dia.

Menurut dia, strategi yang akan dilakukan dalam rangka mendorong kinerja penerimaan pajak tahun 2025 yaitu, intensifikasi, ekstensifikasi, serta optimalisasi pengawasan terhadap wajib pajak prioritas.

Pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha di lima kabupaten se-Papua Barat untuk bersinergi merealisasikan target penerimaan negara sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Lima kabupaten di Papua Barat yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Manokwari meliputi, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.