Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari, Papua Barat, mencatat realisasi penerimaan pajak terhitung sejak Januari hingga September 2025 telah mencapai Rp360,68 miliar atau 30,39 persen.
Kepala KPP Pratama Manokwari Mohamad Marulli di Manokwari, Selasa mengatakan, kinerja penerimaan perpajakan memasuki triwulan III menunjukkan tren yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya.
"Sampai dengan 30 September 2025, penerimaan pajak terealisasi 30,39 persen dari target Rp1,18 triliun," kata Marulli.
Dia menjelaskan, karakteristik penerimaan pajak didominasi sektor administrasi pemerintahan dengan kontribusi 73,08 persen atau kurang lebih Rp263,16 miliar dari realisasi Januari-September 2025.
Disusul perdagangan Rp47,61 miliar, industri pengolahan Rp28,59 miliar, wajib pajak pejabat negara dan karyawan Rp10,61 miliar, pergudangan Rp5,82 miliar, penyedia akomodasi Rp3,36 miliar.
"Sektor administrasi pemerintahan masih menjadi penyumbang utama. Tapi, realisasinya turun 59,16 persen dibanding periode Januari-September 2024," ujarnya.
Menurut dia, kinerja penerimaan perpajakan pada periode Januari-September 2025 mengalami penurunan sebanyak Rp424,7 Miliar atau 54 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi adanya kebijakan efisiensi anggaran, melemahnya daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi, sehingga sektor administrasi pemerintahan turut mengalami tekanan.
"Berdasarkan data ALCo Regional Papua Barat, hingga 30 September 2025 belanja pemerintah pusat baru 54,3 persen, dan transfer ke daerah 60,4 persen," ujarnya.
Selain itu, kata dia, kebijakan pembayaran tunjangan guru dan gaji anggota Polri dilakukan oleh instansi pusat, menurunkan volume pemotongan serta penyetoran pajak oleh satuan kerja di daerah.
Dari sisi eksternal, perlambatan ekonomi regional turut memberi tekanan terhadap penerimaan pajak. Banyak pelaku usaha melaporkan penurunan penjualan dan omzet, bahkan beberapa mengalami kesulitan keuangan.
"Analisis awal menunjukkan, penurunan aktivitas usaha sebagian besar berkorelasi dengan melemahnya belanja pemerintah (government spending)," ucap Marulli.
