Kemendagri gandeng BP Tapera bantu pegawai berpenghasilan rendah beli rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) bersiap berbincang dengan penerima rumah subsidi saat acara penandatanganan kerja sama dan penyerahan kunci secara simbolik kepada pegawai Kemendagri dalam program tiga juta rumah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Menteri PKP Mariuarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian melakukan serah terima kunci rumah subsidi kepada 1.190 pegawai Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada program tiga juta rumah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mendorong terbukanya lapangan kerja dan investasi sekaligus pertumbuhan ekonomi. ANTARA FOTO/Fauzan/foc. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk membantu pegawai berpenghasilan rendah mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, saat ini sebanyak 1.190 pegawai Kemendagri telah mendaftar program pembiayaan rumah. Ia menilai program tersebut dapat membantu pegawai berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau.

“Jadi selain masyarakat, pegawai juga ada yang berpenghasilan rendah. Pegawai negeri ya. Mereka di bawah, ada yang (gajinya) di bawah Rp5 juta,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tito mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari program penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia berharap, bantuan terhadap akses hunian layak tersebut dapat meningkatkan kinerja pegawai Kemendagri, termasuk dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. “Dan potensi penyimpangan juga akan berkurang,” ujarnya.

Mendagri menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang terus berupaya menyediakan hunian layak bagi MBR. Sebagaimana diketahui, penyediaan tiga juta rumah merupakan salah satu program strategis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

“Saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden dan juga terima kasih kepada Pak Ara (Maruarar Sirait), demi kesejahteraan ASN termasuk di antaranya Kemendagri,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan dukungan penuh terhadap program tiga juta rumah bagi MBR. Dukungan ini salah satunya ditunjukkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

Saat ini, seluruh pemerintah daerah (Pemda) telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Mendagri mengatakan, Presiden Prabowo mengapresiasi jalannya program tersebut yang dinilai sesuai harapan.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa apa yang sudah dikerjakan sudah on right track. Saya mendengar sendiri, bahasanya adalah on right track. Jadi kita akan terus berjalan untuk mencapai target,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk Mendagri Tito, yang telah banyak mendukung program tersebut. Menurutnya, program ini dapat berjalan baik berkat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk di jajaran kabinet.

“Enggak ada superman dalam kabinet ini, yang ada adalah super tim. Semuanya yang ada adalah visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi Menteri. Dan Menteri ini kompak, saling membantu satu sama lain,” ujarnya.