Mendagri: Pemda jaga inflasi lewat stabilitas harga pangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah aktif menjaga stabilitas harga pangan sebagai salah satu upaya menekan laju inflasi.

"Kalau ada kenaikan Rp2.000–Rp4.000 per kilo, segera rapat dengan BPS, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Kadin. Kepala daerah punya banyak instrumen, baik kebijakan maupun anggaran," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Tito meminta kepala daerah rutin turun ke pasar setiap dua pekan sekali guna mengecek komoditas yang mengalami lonjakan harga.

Mendagri juga mendorong pemda membentuk grup WhatsApp khusus untuk memantau harga pangan.

Menurut Tito, harga beras adalah faktor paling krusial dalam mengendalikan inflasi. Jika inflasi menembus lebih dari 3 persen, harga kebutuhan pokok akan melonjak dan berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat.

Selain beras, ia menegaskan perlunya pengendalian harga air minum, listrik, dan BBM karena kenaikan harga komoditas harian bisa memicu gejolak serius di masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Tito menyebut Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi. Anggaran ini sebelumnya hanya digunakan untuk bencana atau keadaan darurat.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung agar penggunaan BTT untuk mengendalikan inflasi tidak dipermasalahkan secara hukum. Jadi, pemda bisa lebih leluasa membantu masyarakat," ujarnya.

Tito juga mengapresiasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berhasil menekan harga beras di berbagai daerah. Dari 233 daerah yang sebelumnya mengalami kenaikan harga, kini menyisakan sekitar 201 daerah.

"Bulog saat ini punya stok 4 juta ton beras dan 3,3 juta ton di antaranya siap produksi. Saya minta Bulog mengeluarkan 7.000 ton per hari, terutama di daerah yang harga berasnya masih tinggi," ujar Tito.

Harga beras program SPHP dipatok Rp12.000–Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 untuk kemasan lima kilogram. Penyaluran beras itu dilakukan TNI, Polri, pemda, hingga BUMN pangan, termasuk BNN dan ID Food.

Mendagri Tito mengatakan program swasembada pangan dan kebijakan harga pangan yang dijalankan Presiden Prabowo bertujuan agar biaya hidup masyarakat tetap terkendali.

Tito menekankan persoalan biaya hidup dan pengangguran merupakan keresahan utama masyarakat. Karena itu, intervensi pemerintah dalam menjaga harga beras agar tetap terjangkau sangat penting.

Ia menargetkan inflasi bisa ditekan di kisaran 2,5 persen sebagai titik ideal yang menguntungkan produsen sekaligus terjangkau bagi konsumen.

"Inflasi harus dijaga antara 1,5 persen sampai 3,5 persen. Kalau terlalu rendah, konsumen senang tetapi produsen rugi. Kalau terlalu tinggi, produsen untung tetapi masyarakat keberatan. Jadi, 2,5 persen itu titik seimbang," tuturnya.