Pemkab Manokwari sesuaikan harga pembelian beras ASN di BUMDes

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, menyesuaikan harga pembelian beras untuk aparatur sipil negara (ASN) yang disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menjaga keberlanjutan usaha BUMDes dan keuntungan petani padi di daerah itu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari Jefrry J. Sahuburua di Manokwari, Kamis, mengatakan penyesuaian harga dilakukan menyusul tren kenaikan harga beras secara nasional.

"Selama ini harga pembelian beras di BUMDes sekitar Rp14.000 per kilogram. Namun ada biaya tambahan seperti karung dan pengepakan sehingga perlu penyesuaian harga agar operasional BUMDes tetap berjalan," ujarnya.

Ia mengatakan Pemkab Manokwari saat ini bekerja sama dengan empat BUMDes di Distrik Prafi, Masni dan Warmare yang menyerap lebih dari 127 ton beras per bulan dari petani.

Saat ini Pemkab Manokwari tengah melakukan survei dan analisis harga untuk penyesuaian harga pembelian beras dari petani.

“Hasil analisa harga beras tentu akan disampaikan dulu kepada Bupati sebelum ditetapkan sebagai acuan baru yang dituangkan dalam kerja sama antara Pemkab Manokwari dan BUMDes,” katanya.

Menurut Jefrry, mekanisme penyaluran beras ASN dilakukan dengan pembelian beras oleh Pemkab dari BUMDes, kemudian BUMDes membeli panen petani dan menyalurkannya kepada ASN.

Setelah distribusi, BUMDes mengajukan penagihan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan dana pembayaran yang dicairkan menjadi modal usaha untuk siklus berikutnya.

Ia menegaskan Pemkab Manokwari penyesuaian harga beras ASN wujud komitmen guna mendukung pertumbuhan BUMDes.

Tidak hanya BUMDes yang bergerak di bidang pertanian, tapi juga BUMDes yang mengelola berbagai unit usaha seperti pariwisata, pertanian, dan transportasi.

Pihaknya juga mendorong sinergi antara BUMDes dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat.

"BUMDes diharapkan melaksanakan rapat tahunan setiap tahun untuk pembagian keuntungan atau SHU, sehingga pengelolaan usaha semakin transparan dan bermanfaat bagi warga," kata Jefrry.