Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) meminta pemerintah kabupaten/kota lebih serius memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) guna mendukung pelayanan yang optimal, khususnya di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T).
Kepala Dinkes P2KB Papua Barat Daya (PBD) Naomi Netty Howay di Sorong, Sabtu, menjelaskan para tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, dan perawat, merupakan ujung tombak pelayanan di lapangan yang menjangkau hingga ke distrik dan kampung-kampung.
“Pelayanan mereka sampai ke pelosok. Maka sudah seharusnya pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pemberian insentif dan peningkatan penghasilan dari pemerintah kabupaten (pemkab)/pemerintah kota (pemkot) daerah untuk mendukung kinerja tenaga kesehatan.
"Ini sebagai langkah krusial agar pelayanan di wilayah 3T tetap berjalan optimal," katanya.
Menurutnya, pemerintah pusat telah memberikan insentif kepada dokter spesialis dan tenaga medis lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan di wilayah 3T.
Oleh karena itu pemerintah daerah, kata dia, juga diminta mengambil peran yang sama, salah satunya dengan memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Saya harap Dana Otsus yang dimiliki kabupaten/kota juga dialokasikan untuk kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah,” ujar Naomi.
Ia menambahkan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan bukan hanya soal insentif, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka di garis terdepan pelayanan publik.
Pemprov PBD: Pemkab/Pemkot perhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan
Sabtu, 23 Agustus 2025 15:51 WIB
Kepala Dinas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya Dr. Naomi Netty Howay. ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu
