Sorong (ANTARA) - Ketua Komite III DPD RI Dr Filep Wamafma mengapresiasi Pemerintah Pusat yang memastikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak termasuk dalam sasaran efisiensi tahun anggaran 2026.
Kebijakan tersebut sangat tepat karena dana Otsus masih menjadi sumber utama penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk enam provinsi di Tanah Papua dalam merealisasikan program pembangunan daerah.
"Keputusan ini menjawab aspirasi masyarakat yang kami suarakan saat rapat paripurna DPD RI pada Maret lalu,” kata Filep di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu.
Senator asal Papua Barat itu juga menyambut baik komitmen Kementerian Keuangan dalam menindaklanjuti hambatan distribusi dan realisasi program Otsus, khususnya terkait dokumen syarat salur.
Pemerintah Pusat dan daerah diharapkan meningkatkan sinergisitas agar penyerapan dana Otsus mengalami peningkatan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan orang asli Papua.
"Pemerintah harus evaluasi kendala penyaluran, dan jika ada penyelewengan wajib ditindak. DPD RI konsisten mengawal implementasi Otsus agar manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Filep.
Pihaknya mendukung langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani mempercepat proses dokumen syarat salur dana Otsus serta mempererat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Responsivitas pemerintah atas kendala teknis akan berdampak positif bagi percepatan distribusi dana Otsus pada tahun-tahun mendatang guna menjawab persoalan mendasar di Tanah Papua.
"Seperti tingginya angka putus sekolah, kekurangan guru dan tenaga kesehatan, pengangguran, keterbatasan infrastruktur, serta masalah stunting dan sanitasi," ucap Filep.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak memasukkan dana Otsus dalam sasaran efisiensi anggaran 2026.
Alokasi dana Otsus dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebanyak Rp13,14 triliun atau mengalami penurunan dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp17,52 triliun.
Dana tersebut terdiri atas Rp8,41 triliun untuk Papua, Rp3,73 triliun untuk Aceh, dan Rp1 triliun Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) bagi Papua.
Sri Mulyani menegaskan alokasi tersebut tidak akan dipangkas, bahkan pemerintah akan mendorong percepatan penyerapan agar manfaat dana Otsus lebih nyata dirasakan masyarakat di Papua dan Aceh.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua Komite III DPD apresiasi Pemerintah tak pangkas Dana Otsus Papua
