Dukcapil Papua Barat serahkan data OAP ke BPS untuk hitung IPM

Manokwari (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat menyerahkan data orang asli Papua (OAP) 226.266 jiwa kepada Badan Pusat Statistik untuk melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kepala Disdukcapil Papua Barat Ria Maria Come di Manokwari, Jumat, mengatakan penyerahan data tersebut bertujuan mendukung keberhasilan misi ketujuh gubernur, yaitu optimalisasi otonomi khusus untuk kesejahteraan OAP.

"Data yang kami serahkan ke BPS itu data by name by address OAP per 14 Agustus 2025. Data ini diterbitkan Ditjen Dukcapil," katanya.

Dia menyebut penyerahan data difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat agar penghitungan IPM lebih akurat, khususnya kondisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi OAP.

Kolaborasi Disdukcapil, BPS, dan Bappeda diharapkan menghasilkan indikator pembangunan tepat sasaran, sehingga pemerintah daerah memiliki rujukan saat menyusun perencanaan maupun alokasi anggaran.

"Kami sudah sepakat, nanti datanya terus diperbaharui supaya hasil survei IPM berkualitas. Ini baru pertama kali, data OAP digunakan hitung IPM," ujarnya.

Pihaknya masih terus melakukan pendataan khusus OAP di tujuh kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.

Hasil pendataan OAP dapat digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk program pembangunan, termasuk penghitungan besaran alokasi dana otonomi khusus setiap tahun.

Hasil pendataan OAP yang dilakukan per 19 September 2025, tercatat 307.444 jiwa terdiri atas 158.669 laki-laki dan 148.775 perempuan.

Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Papua Barat Deassy D Tetelepta menyebut pemisahan penghitungan IPM OAP bermaksud memastikan pemanfaatan dana otonomi khusus sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut juga komitmen pemerintah provinsi menyusun rencana program pembangunan berbasis data, sehingga setiap kebijakan dapat menjawab kebutuhan prioritas masyarakat OAP.

"Bagaimana mau mengukur indikator keberhasilan program dari dana otsus, jika tidak ada ketersediaan data yang khusus," katanya.

Ia menjelaskan data terpilah OAP menjadi acuan penting dalam mengevaluasi capaian pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi.

"Dengan begitu, penggunaan dana otonomi khusus dapat lebih transparan sekaligus terukur dampaknya," ujarnya.