Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, membuka seleksi terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah setempat untuk menghadirkan pemimpin birokrasi yang inovatif, kreatif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat di Sorong, Selasa, menjelaskan bahwa seleksi terbuka merupakan langkah penting untuk memastikan jabatan strategis diisi aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.
"Seleksi ini bukan soal kedekatan atau jabatan, tetapi tentang kemampuan dan kapabilitas. Penilaian dilakukan secara objektif oleh tim asesor yang telah ditunjuk," ujarnya.
Ia menjelaskan dari total 14 jabatan yang dibuka, hanya 11 formasi yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan minimal empat pelamar setiap formasi.
Tiga jabatan lainnya, yakni Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepala Bappeda, serta kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ditunda karena jumlah pendaftar belum mencukupi.
Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada para asesor yang berasal dari berbagai lembaga, antara lain dua dari Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur, satu dari Kementerian Dalam Negeri, dan satu dari Badan Kepegawaian Daerah Papua Barat Daya.
"Para asesor tersebut akan melakukan penilaian berdasarkan kompetensi, rekam jejak, serta kemampuan manajerial peserta seleksi," jelasnya.
Ia berharap melalui seleksi ini melahirkan pejabat yang memiliki dedikasi tinggi, loyalitas kepada pimpinan, dan visi besar dalam membangun Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Sorong Ruddy R. Laku selaku Ketua Panitia Pelaksana, mengatakan bahwa kegiatan ini berdasar pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
"Seleksi terbuka ini menjadi sarana menjaring kandidat terbaik yang profesional, berintegritas, dan berkompeten sesuai kebutuhan organisasi," ujarnya seraya menambahkan semua tahapan dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.
Ia merinci empat indikator penilaian dalam seleksi, yakni administrasi dan rekam jejak (20 persen), seleksi kompetensi (25 persen) oleh BKPSDM Provinsi Jawa Timur, penulisan makalah (20 persen), serta wawancara (35 persen) yang dilaksanakan oleh panitia seleksi.
Adapun jabatan yang diseleksi adalah sekretaris DPRD, kepala BKPSDM, kepala BPKAD, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Pendidikan, kepala DLH, kepala Dinas Perindustrian, kepala Dinas Perikanan, kepala Dinas Bina Marga dan SDA, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepala Dinas Sosial, kepala Dinas Pertanian, kepala Dinas Perdagangan, dan kepala Dinas Kominfo Kota Sorong.
