Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai tata kelola yang kuat menjadi kunci agar teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, Nezar Patria meminta pengembang dan pengelola platform berbasis AI menerapkan tata kelola yang kuat agar menjadi platform yang terpercaya bagi publik.
"Trust by design (kepercayaan yang dirancang sejak awal) harus menjadi prinsip panduan dalam tata kelola AI. Privasi, keamanan, dan etika harus terintegrasi sejak awal siklus hidup AI, bukan cuma jadi lampiran, bukan hanya ditempelkan di bagian akhir," kata Nezar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, platform harus mengutamakan etika dan keadilan untuk memastikan AI memberikan hasil yang bebas dari bias.
Selain itu, kebijakan tata kelola data juga menjadi perhatian penting dalam memastikan platform berjalan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
Nezar juga menekankan, platform juga perlu menyediakan mekanisme audit yang jelas untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
"Di pasar yang penuh kompetisi dan bergerak cepat ini, perusahaan yang secure by default (aman) dan privacy first (mengedepankan privasi) akan memenangkan kepercayaan pengguna, regulator, maupun mitra global," ujar dia.
Nezar meminta para pengembang AI menerapkan standar resmi global seperti ISO/IEC 42001:2023 tentang Sistem Manajemen AI agar Indonesia dapat membangun AI yang transparan, aman, dan dipercaya oleh masyarakat.
Saat ini pemerintah menyiapkan dua Peraturan Presiden tentang AI, yaitu Peta Jalan Nasional Pengembangan AI dan Etika AI. Kedua regulasi itu akan menjadi dasar tata kelola AI yang etis, aman, dan berdaulat.
Menurut Nezar, langkah ini merupakan respons cepat Indonesia terhadap lonjakan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Karena Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur AI, penerbitan Peraturan Presiden dinilai menjadi langkah tepat untuk memastikan adanya kerangka regulasi yang jelas dalam pengembangan dan pemanfaatan AI di tanah air.
“Dua dokumen ini akan menjadi Peraturan Presiden. Drafnya sudah selesai dan sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum sebelum masuk ke Sekretariat Negara,” katanya.
