Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggandeng sejumlah lembaga masyarakat dan perguruan tinggi untuk mewujudkan kualitas administrasi kependudukan (adminduk) yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) di Manokwari, Selasa, mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci memperkuat data kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.
"Salah satu tugas pemerintah yaitu memberikan perlindungan hukum dan status hak-hak sipil, seperti layanan adminduk," ucap Dominggus.
Menurut dia, fokus grup diskusi yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Papua Barat merupakan upaya menyamakan persepsi agar pelayanan adminduk semakin berkualitas.
Pemprov Papua Barat, kata dia, berkomitmen mengintegrasikan serta memperluas pemanfaatan data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) untuk layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan layanan lainnya.
"Sistem data kependudukan ini berkaitan dengan banyak hal, pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, dan lainnya," ujar Dominggus.
Gubernur mengajak lembaga masyarakat maupun perguruan tinggi untuk berperan aktif mendorong penduduk yang belum memiliki KTP elektronik di Papua Barat agar segera melakukan perekaman.
Menurut dia, peningkatan cakupan perekaman KTP elektronik juga mendukung ketersediaan data yang valid bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
"Pelayanan yang diberikan pemerintah daerah lebih memprioritaskan penduduk yang punya KTP Papua Barat," ucapnya.
Kepala Disdukcapil Papua Barat Ria Maria Come menjelaskan penyelenggaraan forum diskusi bertujuan mendapatkan saran lintas sektor soal perumusan strategi efektif untuk meningkatkan cakupan adminduk.
Pelayanan adminduk meliputi, penerbitan akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, NIK, kepemilikan buku nikah, akta perceraian, perpindahan penduduk, aktivasi identitas kependudukan digital, dan lainnya.
"Supaya seluruh masyarakat memperoleh kepastian hukum dari sisi adminduk," ucap Ria.
Saat ini, kata dia, jumlah penduduk di tujuh kabupaten se-Papua Barat yang terdata hingga semester I tahun 2025 sebanyak 580.582 jiwa terdiri atas 299.118 berjenis kelamin laki-laki dan 281.464 perempuan.
Penduduk Manokwari tercatat 206.411 jiwa, Fakfak 94.895 jiwa, Teluk Bintuni 84.777 jiwa, Kaimana 65.609 jiwa, Teluk Wondama 48.209 jiwa, Pegunungan Arfak 41.492 jiwa, dan Manokwari Selatan 39.189 jiwa.
