Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu membeberkan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2025 di daerah itu hingga 19 November 2025.
Elisa Kambu membeberkan realisasi penggunaan Dana Otsus itu dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-24 Otsus Papua di Sorong, Jumat, sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat.
Menurut dia, Otsus bukan hanya kebijakan desentralisasi tetapi merupakan instrumen afirmatif negara untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
"Karena itu, realisasi anggaran menjadi hal krusial yang harus terus dipantau," katanya saat menyampaikan sambutan pada HUT Ke-24 Otsus Papua di Kota Sorong.
Gubernur merinci perkembangan realisasi anggaran Otsus di Papua Barat Daya per 19 November 2025, terdiri atas Block Grant Rp93,99 miliar dari pagu Rp 173,12 miliar (53,41 persen) untuk 15 organisasi perangkat daerah (OPD).
Specific Grant: Rp101,23 miliar dari pagu Rp 209,52 miliar (48,31 persen) untuk 10 OPD. Otsus DTI: Rp28,56 miliar dari pagu Rp126,04 miliar (22,67 persen) untuk empat OPD. SILPA Block Grant: Rp22,07 miliar dari pagu Rp79,29 miliar (27,75 persen) untuk tujuh OPD.
Kemudian SILPA Specific Grant: Rp12,53 miliar dari pagu Rp116,53 miliar (10,75 persen) untuk 9 OPD. SILPA Otsus DTI: Rp11,15 miliar dari pagu Rp39,09 miliar (28,53 persen) untuk 4 OPD. SILPA DBH Migas Otsus: Rp47,00 miliar dari pagu Rp67,61 miliar (69,51 persen) untuk 4 OPD.
"Pemaparan angka ini bertujuan menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat pelaksanaan program strategis di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, hingga tata kelola pemerintahan," jelasnya.
Gubernur menekankan bahwa keberhasilan Otsus tidak bergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada kualitas belanja serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Otsus memberi ruang dan kewenangan kepada daerah. Namun hasilnya sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola setiap rupiah dengan akuntabel dan transparan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan Papua Barat Daya masih besar, terutama pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Untuk itu, kolaborasi seluruh pihak, menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Otsus," harapnya.
Mantan Bupati Asmat dua periode itu berharap masyarakat terus mengawasi dan mendukung pelaksanaan program Otsus agar tepat sasaran.
