PBD optimalkan peran UPTD tangani kekerasan perempuan dan anak

Sorong (ANTARA) - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melalui peningkatan kapasitas untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah itu.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat Daya Atika Rafika di Sorong, Senin, menjelaskan bahwa kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi ke-38 ini sangat memprihatinkan.

Dia mengayakan berdasarkan data SIMFONI PPA hingga 20 November 2025, tercatat 124 kasus kekerasan, dimana 38 kasus (64 persen) merupakan kekerasan seksual dan 116 kasus (93,55 persen) merupakan kekerasan terhadap perempuan.

“Angka ini hanya menggambarkan laporan yang masuk. Di lapangan, kasus yang tidak dilaporkan diyakini jauh lebih besar. Banyak korban masih enggan melapor karena menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar dalam keluarga. Pola pikir ini harus segera diakhiri,” ujar Atika Rafika.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan bertentangan dengan norma sosial, adat, hukum, maupun agama.

Karena itu, kata dia, pemerintah menilai perlu adanya kerja sama lintas sektor untuk menekan angka kekerasan dan memperbaiki sistem penanganan yang lebih optimal.

“Penanganan kekerasan pada perempuan dan anak membutuhkan sinergi dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, hingga pemerintah dari tingkat kampung hingga provinsi,” ucapnya.

Selain itu, pentingnya optimalisasi peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dalam waktu dekat akan disahkan secara kelembagaan.

Ia meminta agar UPTD PPA dapat bekerja maksimal dalam memberikan pendampingan serta memastikan penyelesaian kasus berjalan sesuai prosedur hukum.

“Saya mengajak seluruh keluarga di Papua Barat Daya untuk menanamkan nilai karakter dan kasih sayang sebagai upaya mencegah kekerasan sejak dini,” ujarnya.

Atika juga mendorong seluruh pihak memperkuat jejaring koordinasi agar tercipta lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Papua Barat Daya.

“Mari kita wujudkan Papua Barat Daya yang damai dan harmonis,” ucapnya.