ITB evaluasi implementasi program transmigrasi di Kabupaten Sorong

Aimas (ANTARA) - Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan evaluasi tahapan terakhir terhadap kawasan transmigrasi di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, untuk memastikan implementasi program strategis di wilayah itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Dosen ITB sekaligus Kepala Program Studi Pembangunan dan Perencanaan Kepariwisataan Alhilal Furqan di Aimas, Jumat, menjelaskan proses evaluasi kawasan transmigrasi di Kabupaten Sorong kini memasuki fase penyelesaian.

Program yang digagas Kementerian Transmigrasi (Kementrans) ini, kata dia, berjalan searah dengan visi besar Presiden Prabowo melalui AstaCita yang menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional.

"Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan melalui penguatan sektor pertanian dan peternakan di daerah," katanya

Alhilal menjelaskan ITB menjadi salah satu dari tujuh perguruan tinggi yang ditunjuk untuk mengevaluasi kawasan transmigrasi, dengan fokus pada wilayah Klamono dan Saigun.

ITB mengerahkan lima tim yang bertugas menelaah sejumlah aspek strategis sebagai dasar pengembangan kawasan. Aspek pertama mencakup evaluasi kondisi fisik, sosial, dan lingkungan kawasan transmigrasi.

"Selanjutnya, tim melakukan identifikasi komoditas unggulan yang telah berkembang maupun yang berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," katanya.

Selain itu kajian juga dilakukan pada aspek harmonisasi sosial guna melihat potensi gesekan antara warga transmigran dan masyarakat lokal. "Ini menjadi penting dalam menjamin keberlanjutan pembangunan," ujarnya.

Kemudian ketersediaan infrastruktur dinilai secara menyeluruh, mulai dari akses jalan, layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pasokan energi listrik.

Menurut Alhilal, dukungan infrastruktur yang memadai merupakan fondasi ekonomi jangka panjang. Tim evaluasi juga menelaah struktur ekonomi setempat, termasuk peluang penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan perkembangan usaha rakyat.

"Seluruh temuan tahap awal ini akan menjadi dasar bagi upaya peningkatan ekonomi lokal di masa mendatang," ucapnya.

Dia mengatakan program evaluasi berlangsung selama tiga bulan sejak akhir Agustus hingga Desember 2025, dan menjadi bagian pertama dari rangkaian kajian lanjutan yang akan terus dilanjutkan pada 2026.