Papua Barat alokasikan 12 ton CBP untuk antisipasi bencana

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan 12 ton cadangan beras pemerintah (CBP) di daerah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana alam di berbagai wilayah di Papua Barat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat Lasarus Ullo di Manokwari, Senin, mengatakan, CBP dibeli Pemprov Papua Barat dari Bulog Manokwari untuk cadangan saat terjadi situasi darurat maupun kegiatan sosial lainnya.

“Kalau tahun 2024 kita alokasikan 9 ton. Sebagian beras kita sudah salurkan pada masyarakat yang tertimpa bencana seperti banjir dan longsor di Kampung Jim, Kabupaten Pegunungan Arfak,” katanya.

Ia mengatakan, penyaluran CBP berdasarkan perintah dari Gubernur Papua Barat. Setidaknya sudah ada dua lokasi bencana yang mendapat penyaluran CBP dari Pemprov yaitu Kampung Jim dan bencana banjir di Kampung Mansaburi, Manokwari.

Dalam penanganan bencana tersebut, Pemprov Papua Barat sudah menyalurkan masing-masing 2 ton CBP kepada masyarakat korban bencana.

Ia menjelaskan, sebagian penyaluran bantuan pangan tahun ini menggunakan stok CBP 2024 agar beras tidak terlalu lama disimpan dan bisa segera diganti dengan kualitas baru. Tahun ini sudah lima ton CBP kuota 2024 yang disalurkan pada korban bencana.

Selain penanganan bencana, CBP juga digunakan untuk mendukung pelayanan sosial seperti panti asuhan, kegiatan gereja, dan bantuan kemasyarakatan lain yang ditetapkan melalui kebijakan gubernur.

Ullo menegaskan seluruh proses pengadaan dikawal oleh BPK dan pemerintah pusat sehingga kualitas beras dan mekanisme penyaluran tetap terjaga.

“Pengadaan CBP berasal dari APBD dan setiap tahun dialokasikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Sistemnya tersimpan di gudang dan disalurkan saat ada kebutuhan mendesak,” ujarnya.

Kepala Bulog Manokwari Sheika Irawaty menyatakan Pemprov Papua Barat telah menandatangani perjanjian jual beli (PJB) dengan Bulog untuk penyediaan CBP tahun ini.

Beras yang digunakan merupakan jenis premium, berbeda dengan beras medium yang digunakan untuk bantuan pangan nasional.

“Pemprov membeli 12 ton dan akan terus bertambah sesuai kebutuhan. Kami menyediakan stok sesuai kesepakatan, namun untuk penggunaan dan penyaluran adalah kewenangan pemerintah provinsi,” kata Sheika.

Bulog memastikan ketersediaan beras premium untuk kebutuhan CBP tetap aman, sehingga Pemprov Papua Barat dapat segera menyalurkannya jika terjadi bencana di wilayahnya.