Jayapura (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Papua menyebutkan, APBD Kota Jayapura pada 2026 sebesar Rp1,4 triliun atau mengalami penurunan Rp204 miliar dari 2025 sebesar Rp1,6 triliun lebih.
Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai di Jayapura, Jumat mengatakan, salah satu penyebab menurunnya APBD Kota Jayapura adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat termasuk dana otonomi khusus (Otsus).
"Menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura turut mengalami penyesuaian anggaran di mana rata-rata penurunan mencapai 30 persen," katanya.
Menurut Desi, Pemerintah Kota Jayapura telah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh OPD pada 30 Desember 2025 sehingga diharapkan masing-masing OPD dapat bekerja maksimal sejak awal 2026.
"Alokasi anggaran terbesar dalam APBD 2026 diarah pada program prioritas di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesehatan serta pekerjaan umum dan penataan ruang," ujarnya.
Dia menjelaskan, dari total APBD 2026 tersebut belanja pegawai sudah mencapai 30 persen sebab jumlah pegawai di lingkungan Pemkot Jayapura sebanyak 6.312 orang.
"Dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 6.312 orang maka belanja pegawai dalam APBD 2026 mencapai Rp713 miliar," katanya lagi.
Dia menambahkan, dengan kondisi anggaran diharapkan seluruh OPD tetap melayani dan membangun Kota Jayapura menjadi lebih baik ke depan tetapi juga pihaknya mendorong para pimpinan OPD aktif membangun jejaring dengan kementerian dan lembaga guna mendukung program pembangunan daerah.
APBD Kota Jayapura 2026 hanya Rp1,4 triliun
Sabtu, 3 Januari 2026 7:14 WIB
Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai (ANTARA/HO-Humas Pemkot Jayapura)
