Hermus Indou: Penyerapan APBD 2026 dipercepat

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou menegaskan pihaknya akan mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari Tahun 2026 guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

"Percepatan penyerapan APBD 2026 menjadi penting agar tidak kembali terjadi keterlambatan seperti tahun 2025, ketika banyak kegiatan menumpuk di penghujung tahun," katanya di Manokwari, Papua Barat, Kamis.

Ia telah memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan baik dari awal hingga pertengahan tahun 2026.

Pemkab Manokwari bersama DPRK telah menetapkan APBD 2026 sebesar Rp1,2 triliun, sehingga memasuki Januari ini perlu dilakukan langkah-langkah percepatan.

"Sehingga, di triwulan terakhir atau Oktober hingga Desember 2026 pelaksanaan APBD hanya memasuki tahapan pelaporan," jelasnya.

Ia juga mengingatkan OPD teknis dengan anggaran besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, agar tidak menunda pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun karena kondisi tersebut membebani pemerintah daerah.

"Penumpukan kegiatan menyebabkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) juga menumpuk, bahkan masih ada OPD yang menginput kegiatan di akhir Desember, sehingga berdampak pada tidak terserapnya anggaran," ujarnya.

Salah satu langkah awal untuk percepatan adalah dengan melakukan evaluasi penyerapan APBD 2025 untuk memetakan permasalahan agar menjadi acuan dalam penyerapan APBD 2026.

Evaluasi tersebut penting untuk memastikan belanja daerah berjalan lebih tertib serta tidak kembali menumpuk di akhir tahun, sehingga penyerapan anggaran 2026 dapat dilakukan lebih optimal.

Selain itu, langkah lainnya adalah seluruh OPD di lingkup Pemkab Manokwari juga diwajibkan menuntaskan muatan program substantif APBD 2026 pada pekan ini dan tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Ia menargetkan dalam dua pekan ke depan evaluasi APBD 2026 sudah dapat dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Setelah evaluasi di tingkat provinsi rampung, penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2026 diharapkan dapat dilakukan pada akhir Januari atau paling lambat awal Februari, sehingga pelaksanaan dan penyerapan anggaran dapat segera berjalan.