Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat kualitas demokrasi daerah melalui penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah Viktor Fun di Nabire, Jumat, mengatakan penyusunan indeks demokrasi menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi demokrasi secara faktual untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Skor IDI akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, IDI mencakup tiga aspek utama yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Penilaian dilakukan melalui verifikasi berbagai peristiwa nyata yang terjadi sepanjang tahun sehingga menghasilkan data yang mencerminkan kondisi riil demokrasi di daerah.
Menurut dia, demokrasi di Papua Tengah harus diarahkan pada demokrasi substantif yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, menjamin kebebasan berpendapat, serta menjunjung kesetaraan seluruh warga tanpa terkecuali.
“Demokrasi juga harus diperkuat oleh lembaga yang kapabel dan berintegritas. Peran pemerintah, media massa, dan organisasi masyarakat sangat vital karena kita semua garda terdepan dalam merawat demokrasi,” ujarnya.
Ketua Tim Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Papua Mety Irjayanti mengatakan, penyusunan IDI di Provinsi Papua Tengah baru dilakukan pertama kalinya setelah pemekaran.
Sebelumnya, IDI hanya memotret Provinsi Papua secara umum sebagai provinsi induk sebelum dimekarkan menjadi empat provinsi.
Pada penilaian IDI terakhir di tahun 2024, Provinsi Papua memiliki skor paling rendah se Indonesia yaitu 56,55 poin.
Guna memperoleh skor IDI Papua Tengah yang akurat, pihaknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil, guna memastikan data yang dihasilkan objektif dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan berbasis fakta.
IDI merupakan indikator pembangunan yang telah masuk dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD 2025–2029, sehingga menjadi ukuran penting kinerja pemerintah daerah.
Menurut dia, tingkat demokrasi yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan investor karena mencerminkan stabilitas politik dan kepastian hukum di suatu daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam penyusunan IDI sehingga hasil yang diperoleh akurat dan mampu memperkuat kualitas demokrasi sekaligus pembangunan daerah.
Pewarta: Ali Nur IchsanEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
