Sorong (ANTARA) - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Papua Barat Daya (PBD) menyebut Kota Sorong mencatat capaian tertinggi dalam pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode Januari-Mei 2026 di provinsi tersebut.
Penanggung Jawab Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program CKG Dinkes Papua Barat Daya Derek Solossa di Sorong, Selasa, mengatakan hasil pemantauan yang dilakukan pada enam kabupaten/kota menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap program tersebut tergolong tinggi.
"Berdasarkan data realisasi hingga Mei 2026, Kota Sorong menjadi daerah dengan capaian tertinggi. Dari 4.837 pendaftar, sebanyak 4.562 orang telah mendapatkan pelayanan kesehatan atau mencapai 94,3 persen," kata Derek.
Ia menjelaskan kegiatan advokasi, monitoring, dan evaluasi Program CKG dilakukan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Raja Ampat, dan Maybrat, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan, standar pelayanan, serta target yang ditetapkan pemerintah.
Menurut dia, Kabupaten Sorong menempati posisi kedua dengan jumlah pendaftar mencapai 4.678 orang, dimana sebanyak 4.235 orang atau 90,5 persen telah memperoleh pelayanan kesehatan.
Sementara itu Kabupaten Raja Ampat mencatat 1.882 pendaftar dengan 1.728 peserta terlayani atau 91,8 persen, Kabupaten Tambrauw sebanyak 1.502 pendaftar dengan 1.416 peserta terlayani atau 94,2 persen.
"Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 1.156 pendaftar dengan 1.082 peserta terlayani atau 93,6 persen, serta Kabupaten Maybrat sebanyak 1.032 pendaftar dengan 978 peserta terlayani atau 94,7 persen," bebernya.
Derek mengatakan secara umum hasil evaluasi menunjukkan respons masyarakat terhadap Program CKG cukup baik di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Menurut dia, rata-rata tingkat kehadiran dan pelayanan peserta di seluruh daerah mencapai lebih dari 90 persen.
"Capaian ini menunjukkan informasi program telah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu masyarakat mulai memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah dan didukung komitmen petugas kesehatan di seluruh jenjang pelayanan," ujarnya.
Meski demikian pihaknya masih menemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program, terutama terkait keterbatasan akses jaringan komunikasi, sarana penunjang pelayanan kesehatan, serta ketersediaan alat kesehatan dan bahan habis pakai.
Beberapa peralatan yang masih terbatas di sejumlah daerah antara lain alat pemeriksaan gula darah, kolesterol, deteksi malaria, dan alat ukur kadar hemoglobin. Kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Selain itu jangkauan sosialisasi program ke wilayah pelosok dan desa terpencil masih perlu ditingkatkan, termasuk pengelolaan dan pelaporan data serta pendampingan teknis bagi petugas kesehatan di daerah.
Sebagai tindak lanjut Dinkes Papua Barat Daya merekomendasikan penguatan sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, peningkatan sistem pemantauan berbasis data melalui aplikasi ASIK, pelatihan teknis berkala bagi tenaga kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan alat dan bahan medis, guna menjaga kualitas pelayanan secara merata.
"Kami berharap melalui monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan, kualitas layanan CKG di Papua Barat Daya semakin optimal dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat," kata Derek.
Pewarta: Yuvensius Lasa BanafanuEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
