Nabire (ANTARA) - Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyatakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merupakan mitra strategis dalam perbaikan dan memajukan sektor pendidikan dan kesehatan di daerah itu.
“Kami melihat DPD RI sebagai mitra penting dalam merumuskan kebijakan di pusat yang berpihak pada kebutuhan daerah, khususnya pendidikan dan kesehatan,” kata Gubernur Meki saat membuka seminar penguatan kebijakan pendidikan dan kesehatan yang diinisiasi anggota DPD RI Wilhelmus Pigai di Nabire, Senin.
Ia mengatakan seminar yang mengusung tema “Harapan Papua Tengah Dimulai dari Pendidikan dan Kesehatan” menjadi langkah penting dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan di Papua Tengah.
Pendidikan dan kesehatan, lanjutnya, merupakan fondasi utama pembangunan Papua Tengah yang harus dibenahi secara serius dan berkelanjutan. “Masalah pendidikan dan kesehatan adalah hal fundamental bagi orang Papua. Harus ada yang memulai, melanjutkan, dan menyelesaikan,” ujarnya.
Menurutnya, diperlukan kepedulian lintas sektor, termasuk DPD, untuk memastikan validitas data pendidikan dan kesehatan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.
Persoalan integritas, kata dia, terutama dalam pengelolaan data sektor pendidikan yang dinilai masih bermasalah dan berpotensi mempengaruhi kebijakan pemerintah.
“Orang pintar saja tidak cukup, harus punya integritas dan moral. Kalau pemimpin rusak, maka bawahannya ikut rusak,” katanya.
Sementara itu Anggota DPD RI Wilhelmus Pigai menilai masih banyak persoalan mendasar di sektor pendidikan dan kesehatan di Papua Tengah yang perlu segera dibenahi.
Di bidang pendidikan, menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pengajar mulai dari guru hingga dosen menjadi hal penting. Sedangkan di sektor kesehatan, pihaknya menyoroti tiga persoalan utama yang disebut sebagai "trilogi killer" yakni HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, dan konsumsi minuman keras.
“Tiga hal ini yang membunuh generasi muda Papua,” ucapnya.
Melalui forum tersebut, ia berharap dapat menghimpun berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan di tingkat pusat.
“Kita ingin mendapatkan berbagai pandangan sebagai bahan advokasi kebijakan di DPD RI,” ujarnya.
Ia menambahkan seluruh hasil diskusi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah dalam pembangunan daerah.
Pewarta: Ali Nur IchsanEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
