Nabire (ANTARA) - Anggota DPR RI Yan P. Mandenas menekankan perlunya percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Provinsi Papua Tengah guna mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan anak.
“Respons anak-anak terhadap MBG cukup baik. Namun, pembagian program ini jangan hanya di daerah perkotaan, seperti Nabire dan Mimika saja, harus menjangkau wilayah pegunungan, karena mereka sangat membutuhkan,” kata Mandenas di Nabire, Senin.
Ia mengungkapkan masih banyak keluhan dari siswa di daerah pedalaman yang datang ke sekolah tanpa sarapan, sehingga mengalami gangguan konsentrasi, bahkan ada yang pingsan saat mengikuti pelajaran.
“Kadang mereka datang pagi tidak makan, lalu pusing dan akhirnya pulang. Ini tentu berdampak pada kualitas belajar mereka,” ujarnya.
Ia menilai percepatan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi kunci agar program MBG dapat menjangkau wilayah pinggiran hingga kawasan 3T.
Menurut dia, pemenuhan gizi yang baik akan membantu siswa lebih fokus saat belajar, sehingga berdampak pada peningkatan capaian akademik.
“Kalau anak-anak makan dengan cukup, mereka bisa belajar dengan tenang, fokus, dan hasil belajarnya juga meningkat,” katanya.
Pelaksanaan program MBG yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Mandenas meminta agar setiap dapur MBG memprioritaskan tenaga kerja lokal serta memanfaatkan bahan pangan dari petani, nelayan, dan pelaku usaha setempat.
“Kami terus melakukan monitoring. Jika ada dapur yang tidak mengutamakan tenaga kerja dan pangan lokal, akan kami evaluasi,” ujarnya.
Ia mendorong penyesuaian petunjuk teknis pelaksanaan MBG di Papua, termasuk standar harga per porsi agar sesuai dengan kondisi geografis dan ekonomi daerah.
Menurut Mandenas, program MBG juga membantu mengurangi beban ekonomi keluarga, karena anak-anak dapat memperoleh makanan di sekolah tanpa biaya tambahan.
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Papua Tengah Nalen Situmorang mengatakan saat ini jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua Tengah telah mencapai 33 unit yang tersebar di tiga kabupaten.
Jumlah tersebut terdiri atas 14 SPPG di Kabupaten Nabire, satu SPPG di Kabupaten Deiyai, dan 18 SPPG di Kabupaten Mimika.
Ia menjelaskan ke depan pihaknya merencanakan penambahan SPPG di lima kabupaten yang hingga kini belum memiliki fasilitas tersebut, termasuk penambahan unit di Kabupaten Deiyai.
Kelima kabupaten di Papua Tengah yang belum tersentuh program MBG adalah Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.
Menurut dia, pengembangan SPPG di wilayah tersebut masih terus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat, mengingat sebagian besar lokasi yang akan dibangun masuk kategori wilayah 3T.
“Kami terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, karena pembangunan SPPG di wilayah ini merupakan SPPG 3T yang memiliki tantangan tersendiri, terutama dari sisi akses dan distribusi,” katanya.
Ia berharap dengan penambahan SPPG, cakupan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, dapat semakin luas dan merata di seluruh wilayah Papua Tengah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator: Perlu percepatan MBG di wilayah 3T Papua Tengah
Pewarta: Ali Nur IchsanEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
