Sorong (ANTARA) - Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyatakan dialog kebangsaan menjadi sarana penting untuk memperkuat nilai toleransi, persatuan, dan kebersamaan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah itu.
"Dialog kebangsaan ini menjadi wadah untuk memperkuat rasa cinta terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat dipisahkan," kata Nausrau saat membuka Dialog Kebangsaan di Kota Sorong, Senin.
Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) itu mengusung tema "Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas dan Persatuan di Papua Barat Daya".
Nausrau mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni harus dimaknai sebagai momentum refleksi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.
"Peringatan Hari Lahir Pancasila harus kita jadikan sebagai refleksi bersama untuk memperkuat wawasan kebangsaan, bukan hanya kegiatan seremonial semata," ujarnya.
Dialog tersebut menghadirkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemahasiswaan, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Menurut Nausrau, forum dialog menjadi ruang untuk memperkuat nilai kebinekaan, toleransi, kerukunan, dan kebersamaan yang selama ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Papua.
Ia mengatakan masyarakat Papua memiliki tradisi dialog, musyawarah, dan penyelesaian persoalan melalui mekanisme adat dengan duduk bersama mencari solusi.
Namun, nilai-nilai tersebut mulai tergerus oleh perkembangan zaman sehingga perlu dihidupkan kembali sebagai cara utama menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pendekatan dialog dan musyawarah dalam penyelesaian konflik maupun persoalan kemasyarakatan.
Ia juga mengajak masyarakat meninggalkan praktik yang tidak mencerminkan budaya Papua, seperti pemalangan jalan dan tindakan destruktif lainnya.
"Segala persoalan harus diselesaikan dengan duduk bersama, menggelar dialog adat, dan mencari solusi secara bijak," katanya.
Nausrau menegaskan pembangunan Papua Barat Daya tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha.
Menurut dia, pemerintah daerah berkomitmen mewujudkan Papua Barat Daya yang tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya alam, tetapi juga karena kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, dan menjunjung tinggi toleransi.
"Papua Barat Daya harus menjadi contoh daerah yang damai dan bersatu dalam keberagaman," ujarnya.
Ia menambahkan persatuan dan harmoni sosial merupakan modal utama untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pewarta: Yuvensius Lasa BanafanuEditor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
