MRPB siap kawal program kerja Pj Gubernur Papua Barat

Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren (kanan) bersama Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw (kiri) di gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). (ANTARA/HO-Maxsi Nelson Ahoren).

Kami bersyukur Presiden Joko Widodo sudah menentukan sosok Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur di wilayah adat Doberay dan Bomberay atau wilayah kepala burung Papua

Manokwari (ANTARA) - Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren, menyatakan lembaga kultural masyarakat adat yang dipimpinnya siap mengawal program kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

"Usulan hingga pelantikan Penjabat Gubernur Papua Barat merupakan satu dari 11 program lembaga kultur MRPB yang telah dilaksanakan. Kami bersyukur Presiden Joko Widodo sudah menentukan sosok Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur di wilayah adat Doberay dan Bomberay atau wilayah kepala burung Papua," kata Ahoren di Manokwari, Jumat.

Paulus Waterpauw yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri dilantik menjadi Pj Gubernur Papua Barat oleh Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Kamis (12/5).

MRPB bersama masyarakat adat Papua Barat, kata Ahoren, akan terus mengawal program kerja Paulus Waterpauw selama dua tahun bertugas mulai 2022 hingga 2024 yang merupakan masa transisi menuju perhelatan Pilkada Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada November 2024.

Ahoren meminta masyarakat adat Papua Barat tidak mengkotak-kotakan sosok pemimpin daerah, apalagi Paulus Waterpauw, pensiun perwira tinggi Polri dengan Pangkat Komisaris Jenderal, merupakan putra asli Papua, anak adat dari wilayah Bomberay.

"Ssebagai anak adat Bomberay yang punya pengalaman di dunia kepolisian bahkan pernah menjabat Kapolda Papua Barat pertama sangat memahami karakteristik masyarakat adat serta kehidupan sosial bernusantara di Papua Barat," ujarnya.

Dia juga mengajak seluruh komponen masyarakat di Papua Barat, terutama di Kabupaten Manokwari yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat untuk menjaga keamanan dan kedamaian.

"Tidak perlu ribut lalu buat palang sana-sini, mari kita kawal kinerja dan program Penjabat Gubernur Papua Barat sampai masa tugasnya berakhir pada 2024," kata Ahoren. .