Sorong (ANTARA) - Tim seleksi (Timsel) anggota Bawaslu tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya (PBD) segera membuka pendaftaran calon anggota Bawaslu untuk enam kabupaten/kota periode 2023-2028.
Ketua Timsel Bawaslu Kabupaten Kota Iryanto Muhammad Ali M.Pd di Sorong, Rabu menjelaskan bahwa enam kabupaten/kota itu terdiri dari Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw , Maybrat dan Kota Sorong.
"Sejak Senin (15/05), timsel sudah mulai action dengan mengadakan rapat perdana guna membicarakan agenda timsel dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Bawaslu RI," jelas Iryanto.
Dia menyatakan bahwa tahapan yang akan dilalui antara lain pengumuman dan sosialisasi dimulai pada 17 Mei 2023, selanjutnya timsel akan membuka pendaftaran mulai 29 Mei-07 Juni 2023.
“Untuk sosialisasi kemungkinan kami akan turun lapangan (turlap) ke kabupaten/kota, tatap muka dengan tokoh masyarakat yang ada, kami juga akan sosialisasi melalui media massa," kata dia.
Kemudian untuk pendaftaran calon anggota Bawaslu, sebut dia, akan mendaftar secara online melalui aplikasi atau website.
"Tetapi mengenai website ini kami masih akan koordinasikan dulu dengan Bawaslu Papua Barat, nanti kami akan sampaikan ketika mulai dibuka pendaftaran,” jelas Iryanto M.Ali.
Persyaratan calon anggota Bawaslu, ketua Timsel menyebutkan itu berpedoman pada aturan Bawaslu RI yang berlaku secara nasional. Yakni, surat lamaran ditujukan kepada Bawaslu, fotokopi e-KTP, fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir, pas foto terbaru ukuran 4×6 cm, daftar riwayat hidup(CV) dan usia minimal 30 tahun.
"Sesuai juknis dan pedoman Bawaslu RI, calon anggota Bawaslu hanya bisa mendaftar di daerah asal sesuai alamat KTP. Misalnya calon bawaslu KTP-nya kabupaten Sorong dia hanya bisa maju calon di Kabupaten Sorong tidak bisa di Kota Sorong atau kabupaten lain,” jelasnya.
Mengenai kuota, Iryanto menyebutkan masing-masing kabupaten kota kuota hanya tiga orang. Namun dalam penjaringan calon anggota dibuka untuk 210 pendaftar, kemudian dari 210 diseleksi lagi untuk mendapatkan 25 orang, selanjutnya dari 25 turun ke 12 orang dan turun lagi ke 6 orang.
“Ketika sudah tinggal 6 orang maka ini menjadi kewenangan Bawàslu pusat untuk menentukan 3 besar,” pungkasnya.
