Pemprov Papua Barat evaluasi RPD pengganti RPJMD

Plt Kepala Bappeda Papua Barat Melkias Werinussa (kiri) menerima dokumen asumsi ekonomi makro dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Rommy S Tamawiwy pada acara Pekan Perekonomian Daerah Provinsi Papua Barat (PAPEDANOMICS) di Manokwari, Jumat (7/7/2023). (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)

Manokwari (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan evaluasi terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), setelah pemekaran daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya.

"Dokumen perencanaan dievaluasi dan harus diubah total karena ada pemekaran," kata Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat Melkias Werinussa di Manokwari, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi RDP tetap merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045, termasuk merevisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

Upaya tersebut bermaksud agar pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan perekonomian Papua Barat, lebih tepat sasaran sesuai potensi yang tersebar pada tujuh kabupaten.

Tujuh kabupaten yang dimaksud adalah Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana.

"Perubahan rencana tata ruang juga harus diselesaikan dalam tahun ini," ujar Melkias.

Ia menerangkan dokumen RPD mencantumkan delapan isu strategis yang meliputi optimalisasi tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus, peningkatan akses dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan), pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal secara produktif dan inovatif, serta ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim, demografi, bencana dan polusi.

Kemudian, solusi mengatasi konflik horizontal dan kriminalitas, pembangunan berbasis gender dan perlindungan terhadap anak dan lanjut usia, peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta konektivitas daerah, mitigasi dan adaptasi yang komprehensif dalam menghadapi bencana maupun penurunan kualitas lingkungan hidup.

"Secara umum rencana pembangunan disesuaikan dengan RIPPP (Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua)," ujar dia.

Menurut Melkias ada sejumlah target program pembangunan daerah antara lain memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Papua, menambah infrastruktur yang menjadi pusat pelatihan tenaga kerja lokal, menumbuhkan kewirausahaan dan inovasi pengusaha Papua.

Selain itu, menciptakan iklim investasi yang kondusif agar menarik minat investor, pendataan orang asli Papua untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial, mengembangkan UMKM dan koperasi, meningkatkan neraca perdagangan, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam program pengembangan pariwisata, dan pengembangan kawasan perekonomian berbasis wilayah adat.

"Pemerintah sedang merumuskan langkah strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari program pembangunan tahun-tahun mendatang," ujar Melkias.